JAKARTA, REQnews - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai pembajak demokrasi, usai mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kudet paksa Partai Demokrat.Din menyebut, Moeldoko tidak berhak mengklaim kepemimpinan Demokrat, karena tidak pernah menjadi anggota partai yang sah.Bahkan, menurut Din, Moeldoko memaksakan PK ke MA, padahal tak ada bukti baru yang mendasari pengajuan peninjauan kembali tersebut.“Hal ini dapat dinilai dari sudut etika politik sebagai pembajakan demokrasi, yaitu seseorang melalui rekayasa permusyawaratan merebut kepemimpinan partai, dan setelah dinyatakan kalah oleh pengadilan masih ngotot mengajukan PK tanpa bukti baru yang meyakinkan,” kata Din Syamsuddin, dikutip dari RMOL, Rabu 7 Juni 2023.Meskipun Din menduga banyak pihak yang mengira PK tersebut akan dikabulkan, namun ia yakin para hakim akan tetap berkomitmen pada kebenaran.Ia juga meminta Presiden Joko Widodo segera memberi teguran tegas kepada Moeldoko atas upaya perebutan paksa Partai Demokrat.“Dalam kaitan ini, Presiden Joko Widodo seharusnya tidak diam tapi harus menegur bawahannya yang melanggar etika politik. Kalau tetap didiamkan, maka akan mudah dituduh presiden ikut bermain dan cawe-cawe negatif dan dekonstruktif,” ujar Din. “Saya yakin perilaku itu akan mendapatkan penolakan dari rakyat yang cinta kejujuran dan keadilan. Sebaiknya Moeldoko mundur dari ambisinya, dan Presiden Joko Widodo harus menegurnya, bukan diam tanda setuju,” kata Din menambahkan.

Panas! Din Syamsuddin Sebut Moeldoko Pembajak Demokrasi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi