JAKARTA, REQnews - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan soal kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di 2023.&nbsp;PPATK menemukan empat laporan hasil analisis kasus tersebut dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar rupiah."Pada tahun 2023 PPATK telah menyampaikan empat HA (hasil analisis) terkait TPPO dengan nilai transaksi kurang lebih Rp 442 miliar," ucap Humas PPATK Natsir Kongah kepada wartawan, Kamis 8 Juni 2023.Natsir mengatakan temuan PPATK itu telah diserahkan kepada Polri. Sejumlah kasus perdagangan orang itu pun kini telah diungkap oleh jajaran Polri."Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Polri dengan penetapan para tersangka," katanya.Menurut Natsir, PPATK saat ini masih melakukan pelacakan perihal transaksi yang menyangkut kasus perdagangan orang.PPATK, kata Natsir, juga tengah melacak soal jaringan kasus penempatan TKI ilegal di luar negeri."Untuk jaringan penempatan TKI illegal lainnya baik itu jaringan Kamboja sebagaimana permintaan Polri maupun proaktif oleh PPATK sedang dilakukan penelusuran aliran dananya ke berbagai PJK (perusahaan jasa keuangan)," tutur Natsir.500 Tersangka Jadi Tersangka TPPO Sepanjang 2020-2023Polri mengungkap ada 500 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ditangani sepanjang 2020-2023. Total tersangka dalam semua kasus itu juga mencapai 500 orang."Kalau dilihat dari data dari tahun 2020 sampai 2023 penanganan kasus oleh Polri ada sekitar 500 lebih dengan tersangka juga sekitar 500 orang dan telah diproses hukum oleh jajaran, baik Bareskrim maupun jajaran di wilayah," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 7 Juni 2023.Ramadhan mengatakan modus TPPO terbanyak pada 2020-2023 adalah modus pekerja migran. Dia menyebut kasus TPPO berupa pemberi kerjaan dengan modus pekerja migran pada 2022 juga menjadi yang tertinggi."Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 terdapat kasus yang paling tinggi, yaitu modusnya adalah modus pekerja migran, dan korban dalam kasus TPPO ini paling banyak adalah dengan modus pekerja migran tersebut," ujarnya.Dia mengatakan Polri berkomitmen memberantas sindikat TPPO sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dia menyebutkan satgas TPPO di semua daerah akan dipimpin oleh wakil kapolda."Yang mana tugas dari satgas TPPO ini adalah memetakan dan menindak dengan tegas praktek-praktek tindak pidana perdagangan orang di seluruh Indonesia," kata Ramadhan."Kemudian arahan Bapak Kapolri memerintahkan seluruh kapolda membentuk juga satgas TPPO ditingkat daerah dengan di bawah naungan oleh Bareskrim Polri, setiap polda nanti kasatgasnya dipimpin oleh bapak wakil kapolda daerah masing-masing," imbuhnya.Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).&nbsp;

Kasus Perdagangan Orang, PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan! Nilainya Fantastis

Berita Terkait

Berita Rekomendasi