JAKARTA, REQnews - Sejumlah pihak mengkritisi sidang kasus aktivis HAM Haris-Fatia dengan kesaksian Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.Salah satunya datang dari Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena.Wirya menyebut sidang Haris-Fatia vs Luhut menunjukkan pengadilan memberi perlakuan khusus terhadap pejabat tinggi.&nbsp;Sidang yang selama ini terbuka, hari ini menjadi sangat dibatasi dan diwarnai dengan pengamanan berlebih dari aparatLayanan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis 8 Juni 2023 juga ditutup sementara.&nbsp;"Ada prinsip fair trial yang dilupakan pengadilan dimana semua individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pengamanan berlebihan menyulitkan warga umum hingga tim kuasa hukum terdakwa untuk melewati gerbang gedung PN Jakarta Timur dan pintu ruang sidang pengadilan," kata Wirya dalam keterangannya pada Kamis 8 Juni 2023.Berbagai perlakuan khusus ini kata Wirya, mengesankan adanya keberpihakan terhadap salah satu pihak di dalam proses pengadilan yang melanggar prinsip-prinsip fair trial."Fatia dan Haris tidak seharusnya menjalani persidangan ini karena ekspresi damai yang mereka lontarkan terhadap pejabat publik dengan akses kekuasaan, karena kerja mereka sebagai pembela HAM. Kami mendesak keduanya dibebaskan dari segala tuduhan," ujar Wirya.Wirya juga menyayangkan majelis hakim yang membatasi jumlah anggota tim kuasa hukum Haris-Fatia dengan dalih kapasitas ruang sidang tidak memungkinkan.&nbsp;Ia juga menyesalkan berlanjutnya praktik diskriminasi dengan menggabungkan sidang Fatia dan Haris ketika menghadirkan Luhut sebagai saksi untuk kedua terdakwa."Ini bertentangan dengan keputusan majelis hakim sebelumnya yang menolak permintaan tim kuasa hukum terdakwa agar perkara kedua terdakwa digabungkan," ujar Wirya.&nbsp;

Amnesty Soroti Perlakuan Khusus ke Luhut, Pengadilan Dinilai Abaikan Prinsip Fair Trial

Berita Terkait

Berita Rekomendasi