Ternyata Ini Alasan DPR Minta Jatah 80 Kursi Kelas Bisnis ke Garuda Indonesia, Auto Dipantau KPK!

JAKARTA, REQnews - Publik dihebohkan dengan pengakuan Dirut PT Garuda Indonesia dalam Rapat dengan Komisi VI DPR baru-baru ini.

Dirut Garuda mengungkapkan jika ada permintaan 80 jatah kursi kelas bisnis untuk perjalanan Haji 2023 ke Tanah Suci. Terkait permintaan itu, Dirut Garuda, Irfan Setiaputra khawatir akan muncul konflik kepentingan.

Ia pun menjelaskan bahwa permintaan kursi jatah haji 2023 itu datang dari Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

Hal ini sontak langsung jadi sorotan publik. KPK pun mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan dari permintaan tersebut. KPK khawatir pemberian fasilitas terhadap anggota DPR dapat mempengaruhi kerja dan merugikan masyarakat.

"Pastikan kembali agar permintaan tersebut tidak ada unsur konflik kepentingan ataupun gratifikasi fasilitas khusus bagi para pejabat publik ataupun penyelenggara negara," kata Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, dikutip Sabtu, 17 Juni 2023.

Di sisi lain, sejumlah politisi DPR justru membela permintaan ini. Seperti anggota DPR fraksi partai Golkar, Nusron Wahid yang mengatakan hal ini tidak melanggar regulasi yang ada.

"Siapapun Warga Negara Indonesia, selama dia itu membeli dan membayar, maka diperbolehkan dan diijinkan, tinggal ketersediaan kursi tersebut ada penumpang yang di cancle atau tidak, kalo tidak ada ya no isu," ucap Nusron.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan alasannya meminta jatah 80 kursi kepada maskapai Garuda Indonesia.

Diungkapkan Indra,  lima bulan yang lalu Komisi VI DPR sudah membicarakan terkait keberangkatan Haji tahun 2023, beserta travel yang akan dipakai. Namun, lima hari lalu pihak travel malah mendadak memberi kabar bahwa slot untuk keberangkatan Haji anggota DPR tersebut belum tersedia.

Mendengar kabar tersebut, Indra lantas meminta bantuan langsung kepada maskapai Garuda Indonesia terkait kendala yang dialami dan bertanya mengenai ketersediaan kursi.

"Lima hari yang lalu, travel yang ditunjuk oleh DPR ini belum bisa menyampaikan adanya seat untuk keberangkatan, akhirnya menghubungi Dirut Garuda Indonesia dan menjelaskan apa yang terjadi, kemudian meminta tolong apakah ada kursi kosong sejumlah 80 seat, jika Garuda Indonesia tidak bisa maka akan menggunakan maskapai lain," terang Indra dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.