Jaksa Agung Lantik Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit Sebagai Jampidmil

JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung RI ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) menggantikan Laksda Anwar Saadi di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 12 Juli 2023. 

Burhanuddin pun yakin jika penempatan Wahyoedho sebagai Jampidmil, mampu mendukung dan menguatkan upaya Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang dapat memberikan pelayanan hukum secara profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan berwibawa. 

"Keberadaan Jampidmil merupakan manifestasi pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan serta prinsip Single Prosecution System guna terwujudnya asas dominus litis yang konsisten dalam penegakan hukum," kata Burhanuddin dalam keterangannya pada Rabu 12 Juli 2023. 

Lebih lanjut, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Laksda Anwar Saadi atas dedikasinya selama memimpin Bidang Pidana Militer Kejagung. 

Sebagai pionir, Burhanuddin mengatakan bahwa Anwar Saadi telah membawa Jampidmil menorehkan berbagai prestasi dan mengharumkan nama Kejaksaan dalam penegakan hukum serta penuntutan di bidang pidana militer. 

"Salah satunya keberhasilan jajaran Jampidmil dalam pengungkapan kasus korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) Kementerian Pertahanan, dengan kerugian negara senilai Rp438 miliar. Prestasi yang telah dibuat tentunya tercatat oleh tinta emas sejarah perjalanan institusi Kejaksaan," katanya. 

Orang nomor satu di Korps Adhyaksa itu pun berharap dalam pelaksanaan tugas penuntutan di bidang pidana militer, tidak terjadi disparitas, khususnya dalam hal perkara koneksitas. 

Kemufian dengan hadirnya Jampidmil, dirinya juga berharap mampu mengakselerasi penanganan perkara pidana militer yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta bermanfaat. 

Sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 519 A Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Kejaksaan RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, tugas Jampidmim salah satunya yaitu perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oditurat dan penanganan perkara koneksitas. 

Kemudian, Jampidmil juga bertugas melakukan koordinasi teknis penuntutan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas, penanganan perkara koneksitas, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum. 

Jampidmil juga berperan sebagai pelaksana hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di bidang koordinasi teknis penuntutan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

"Kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang baru, di samping tugas dan fungsi yang sudah saya jabarkan, saya juga menginstruksikan agar segera laksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan hukum acara yang berlaku secara konsekuen dan taat asas," katanya. 

Diketahui, Wahyoedho Indrajit ditunjuk oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Jampidmil Kejaksaan Agung menggantikan Laksda Anwar Saadi, berdasarkan Keputusan Panglima TNI 568/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023. 

Dalam surat keputusan tersebut, Anwar Saadi ditarik ke Mabes TNI karena memasuki masa pensiun dengan penempatan sebagai perwira tinggi (pati) Mabes Angkatan Laut (Mabesal). 

Diketahui, Anwar Saadi yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Pembinaan Hukum periode 2020-2021, resmi menjabat sebagai Jampidmil pertama setelah dilantik pada Rabu 1 Juli 2021 lalu. 

Penunjukan Anwar Saadi sebagai Jampidmil merupakan rekomendasi dari Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI dan tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor 540/VI/2023. 

Dalam jabatannya sebagai Jampidmil, Anwar Saadi telah menangani sejumlah kasus besar terkait perkara korupsi yang melibatkan anggota militer dan warga sipil. 

“Sebut saja salah satunya keberhasilan jajaran Jampidmil dalam pengungkapan kasus korupsi pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) Kementerian Pertahanan, dengan kerugian negara senilai Rp438 miliar. Prestasi yang telah dibuat tentunya tercatat oleh tinta emas sejarah perjalanan institusi Kejaksaan,” kata Burhanuddin.