Asisten Pemkab Musi Banyuasin Minta Perlindungan Hukum Ke DPR

JAKARTA, REQNews  - Yudi Herzandi, Asisten Pemerintahan di Pemkab Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mengadu dan memohon perlindungan hukum kepada Komisi III DPR RI.

Permohonan perlindungan hukum yang diminta Yudi Herzandi didasari oleh dugaan kriminalisasi yang dilakukan oknum Polda Sumsel terhadap dirinya atas laporan Basyarudin.

"Saya dilaporkan dugaan tindak pemalsuan keterangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan HGU PT SKB," kata Yudi, Senin 17 Juli 2023.

Padahal kata Yudi, dirinya sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin hanya melakukan tugas sesuai disposisi yang diperintahkan oleh Bupati Musi Banyuasin kala itu, yakni Dodi Reza Alex Noerdin.

Menyikapi aduan dugaan kriminalisasi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Pangeran Khairul Saleh mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah masyarakat dalam mencari keadilan melalui kewenangan Komisi III DPR yang memiliki fungsi kontrol terhadap kinerja institusi penegak hukum.

"Ini adalah tanda kepercayaan publik terhadap kami terus terjalin dengan masyarakat di Negeri ini. Komitmen kami di Komisi III tentu senafas dengan Konstitusi," kata Khairul Saleh, Senin 17 Juli 2023.

Khairul Saleh mengatakan, khususnya dalam penegakan hukum jangan ada indikasi bahwa hukum kita hanya untuk segelintir orang saja, harus senafas dengan Konstitusi yakni equality before the law.

Lebih jauh Khairul Saleh mengingatkan penegakan hukum harus objektif. Ia bahkan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberikan atensi dalam permasalahan ini.  

Khairul Saleh mendesak Mabes Polri dan Satgas Tambang memberangus mafia tambang yang menciptakan konflik atau sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan.

Ia mewanti-wanti potensi ada pihak yang akan memancing di air keruh, dalam hal ini indikasi keterlibatan mafia Tambang. Modus yang digunakan oleh mafia tambang kata Khairul adalah dengan cara menggeser batas daerah dalam melegalkan wilayah tambang.