Mahfud Tegaskan Tidak Ada yang Boleh Intervensi PPATK, Bahkan Menteri dan Jenderal Sekalipun!

JAKARTA, REQnews - Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pernyataan tegas, bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak boleh diintervensi oleh siapapun, bahkan sekelas menteri maupun jenderal.

“Saya tadi baru mengatakan kepada Kepala PPATK, Pak Ivan, kerjalahsecara profesional, tegas, dan tidak boleh ada intervensi dari siapa pun,” kata Mahfud di Jakarta, Kamis 20 Juli 2023.

"Jenderal, menteri, tidak boleh memberikan arahan langsung (ke PPATK) tanpa lewat Menkopolhukam terhadap kerja-kerja PPATK," ucap Mahfud menambahkan.

Mahfud menjelaskan, bahwa PPATK hanya menerima arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Bilapun ada upaya intervensi, maka harus melewati Menko Polhuka.

"Yang boleh memberi arahan langsung hanya Presiden. Selain Presiden, seluruh koordinasi TPPU (tindak pidana pencucian uang) itu tidak boleh didikte siapa pun, dan setiap upaya intervensi supaya disalurkan kepada saya selaku Ketua (Komite Koordinasi Nasional) Satgas TPPU," ucap Mahfud.