JAKARTA, REQnews - Ekonom senior Rizal Ramli membuat ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi panas, setelah menyebut alasan mempercepat pembentukan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja melalui metode omnibus law mengada-ada.Hal ini disampaikan Rizal kala dirinya menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara 54/PUU-XXI/2023, di Gedung MK, Jakarta, Kamis 27 Juli 2023.Bagi Rizal, alasan yang dibuat pemerintah untuk memuluskan regulasi tersebut, seolah-olah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia akan ambruk bila UU Ciptaker tidak disahkan."Alasan itu terlalu mengada-ngada, dan mohon maaf, membodohi rakyat kita," kata Rizal di hadapan Majelis Hakim MK.Rizal kemudian bercerita soal pengalamannya ikut mendongkrak perekonomian nasional pasca Reformasi 1998.Ia mengakui, kala itu ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi parah setelah krisis moneter."Seperti 1998, ekonomi Indonesia yang biasa tumbuh 6 persen anjlok minus 12,7 persen tahun 1998. Itu jelas genting, memerlukan tindakan-tindakan besar dan signifikan untuk mengembalikannya ke kondisi normal," ujar Rizal.Namun, bagi Rizal londisi tersebut tentu berbeda dengan situasi Indonesia saat ini. Alasan kegentingan memaksa belum pantas digunakan pemerintah sebagai dasar untuk membuat regulasi menggunakan metode omnibus law.Lebih lanjut, Rizal mengatakan alasan pembentukan UU Cipta Kerja tidak selaras antara maksud, tujuan dan fakta di lapangan.Pada praktiknya, UU Ciptaker tampak tidak menyederhanakan regulasi dan mempermudah perizinan investasi sebagaimana digaungkan pemerintah. "UU-nya saja 1.000 halaman, penjelasannya 500 halaman, masak masalah bisa disederhanakan dengan UU 1.000 halaman? Dan antar pasal banyak conflicting ideas, banyak perbedaan-perbedaannya," ujar Rizal.Dengan ribuan lembar halaman UU, kata dia, justru akan mempersulit pelaku usaha dalam memahami aturan yang tercantum. &nbsp;

Hakim MK Terkejut, Rizal Ramli Sebut Alasan Pembentukan UU Ciptaker Mengada-ada!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi