Oknum TNI Datangi Polrestabes Medan, SETARA Institute: 'Normalisasi Intimidasi' Penegakan Hukum Berulang

JAKARTA, REQnews - Sejumlah anggota TNI dari Kodam I/ Bukit Barisan, Sumatera Utara, juga melakukan 'koordinasi' untuk meminta penangguhan penahanan warga sipil yang dibela anggota TNI ke Polrestabes Medan pada Sabtu 5 Agustus 2023. 

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menilai bahwa hal tersebut sebagai berulangnya 'intimidasi' terhadap penegakan hukum, setelah sebelumnya ada permintaan maaf KPK ke TNI pada kasus dugaan korupsi Kepala Basarnas. 

Hendardi mengatakan bahwa kedatangan Mayor Dedi Hasibuan ke Polrestabes Medan tersebut, selain berkoordinasi juga mengaku silaturrahmi untuk membantu penegakan hukum. 

"Meskipun kunjungan itu lebih menyerupai intervensi kinerja penegakan hukum, yang sedang dilakukan oleh Polrestabes Medan," kata Hendardi dalam keterangannya pada Senin 7 Agustus 2023. 

Ia mengatakan bahwa cara yang dilakukan oleh Dedi dan sikap permisif Kodam Bukit Barisan serta Polda Sumatera Utara, akan mendorong 'normalisasi intimidasi' penegakan hukum di banyak sektor. 

"Pola penyelesaian semacam ini sudah berulang dalam beberapa kasus dengan konstruksi yang sama seperti di Kupang (19/4) dan Jeneponto (27/4). Semuanya berakhir dengan pernyataan bersama antara perwakilan institusi TNI dan Polri," katanya. 

Menurutnya, sinergi dan soliditas artifisial inilah yang membuat kasus serupa berulang dan tidak pernah diselesaikan dalam kerangka relasi sipil-militer yang sehat dalam negara demokratis dan kepatuhan asas kesamaan di muka hukum dalam kerangka negara hukum. 

"Supremasi TNI dengan previlege peradilan militer adalah salah satu penyebab permanen 'normalisasi' intervensi penegakan hukum akan terus terjadi," lanjutnya. 

Meskipun, kata dia, orang yang bermasalah dengan hukum bukan anggota TNI, tetapi menunjuk TNI sebagai penasehat hukum, cara intervensi penegakan hukum di Polrestabes Medan bisa terjadi. 

Sementara itu, Hendardi mengatakan bahwa di sisi lain, peningkatan profesionalitas dan integritas para penegak hukum, juga menuntut perbaikan terus menerus. 

"Dalam jangka pendek, Kodam I/Bukit Barisan harus memeriksa dan memastikan peristiwa serupa tidak berulang. Dugaan pelanggaran disiplin prajurit harus diberi sanksi setimpal," tambahnya. 

Sementara itu, Institusi Polri penting melakukan investigasi duduk perkara yang memicu normalisasi intimidasi penegakan hukum tersebut. Karena menurutnya, profesionalitas dan integritas Polri harus menjadi lingkup pemeriksaan, sehingga dapat memberikan pembelajaran secara institusional. 

"Dalam jangka panjang, pekerjaan rumah membangun relasi sipil-militer yang sehat harus terus dilakukan, khususnya oleh Presiden RI dan DPR RI sebagai institusi pembentuk hukum, untuk terus menerus melanjutkan reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum dalam desain ketatanegaraan demokratis dan konstitusional," ujarnya. 

Sebelumnya, puluhan prajurit TNI menggeruduk Mapolrestabes Medan, kemarin Sabtu 5 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. 

Mereka langsung menemui Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir yang saat itu berada dalam ruangan.  

Sempat terjadi perdebatan antara Kompol Teuku Fathir dengan prajurit TNI yang mendatangi ruangannya. 

Dalam rekaman video yang beredar, prajurit TNI berpangkat Mayor itu berbicara dengan nada tinggi kepada Kompol Teuku Fathir.