JAKARTA, REQnews - Ombudsman RI menegaskan kepada pemerintah bahwa nama-nama calon pejabat kepala daerah di sejumlah provinsi yang diajukan harus dari sipil.Hal tersebut disampaikan oleh anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, menyoroti adanya nama-nama calon pejabat kepala daerah yang berasal dari prajurit TNI dan polisi aktif.Awalnya, Robert mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada 85 penjabat kepala daerah baru yang akan segera ditetapkan."Kita mencermati situasi yang terjadi saat ini, kita semua tahu di depan mata kita, mungkin ini putaran terakhir, akan ada 85 penjabat kepala daerah baru yang akan segera ditetapkan, ada 10 provinsi, dan sisa selebihnya di tingkat kabupaten/kota," kata Robert dikutip dari siaran YouTube Ombudsman RI, Jumat 11 Agustus 2023.Ia mengatakan bahwa Ombudsman masih menemukan dua pelanggaran yang terjadi terkait dengan akan bergantinya kepala daerah disejumlah provinsi dan kabupaten/kota, terkait dengan transparansi hingga penjabat kepala daerah dari militer dan kepolisian."Pertama adalah transparansi informasi dan keterbukaan proses, itu nyaris tidak kelihatan, padahal pengangkatan penjabat kepala daerah ini bukan pengangkatan pejabat biasa, bukan pula pengangkatan seperti ASN di mana ini hanya berlangsung di internal birokrasi atau di kalangan elite parpol atau fraksi-fraksi yang ada di DPRD," kata dia.Menurutnya, hal tersebut terjadi di seluruh wilayah yang akan berganti kepala daerahnya, padahal pada Kamis (10/8) kemarin merupakan hari terakhir batas pengusulan dari daerah ke pusat.Ia mengatakan bahwa Ombudsman tak menemukan adanya contoh yang bagus dari suatu daerah, di mana pengajuan usulan nama itu sudah mendapatkan tanggapan atau pembahasan di kalangan masyarakat.&nbsp;"Lebih banyak ini hasil pertarungan, kontestasi, atau kompromi di kalangan elite politik yang ada di fraksi-fraksi di DPRD bersangkutan," kata dia.Bahkan, Robert mengatakan jika pihaknya menemukan pelanggaran lainnya seperti adanya prajurit TNI dan Polri aktif yang diusulkan menjadi penjabat kepala daerah yang tak sejalan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2003.“Kami masih mencatat ada unsur tentara yang diajukan dari tingkat provinsi, yang ini sesuatu yang justru berjalan berpunggungan, berbeda dari apa yang jadi semangat dari tindakan korektif Ombudsman,” kata dia."Kemudian, ada juga dari beberapa daerah tertentu provinsi, saya tidak akan sebut provinsinya, mengajukan nama berasal dari pihak kepolisian, Polri, yang itu tanpa meminta persetujuan dari Kapolri," lanjutnya."Ini dua hal ini dari unsur tentara yang masih aktif diusulkan, sementara dari unsur kepolisian tanpa melalui permintaan penugasan dari Kapolri merupakan hal yang dalam pandangan Ombudsman ini tidak konsisten dari semangat atau substansi atau pesan yang diberikan dari poin kedua dalam tindakan korektif yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah," katanya.Terkait dengan adanya dua pelanggaran tersebut, pihaknya pun meminta agar Kemendagri wajib membuka nama-nama penjabat kepala daerah yang diusulkan ke publik, agar bisa mencermati dan memberikan masukan serta penilaian atas nama-nama tersebut."Maka pihak Kemendagri harus membuka data nama-nama yang bersangkutan kepada publik, dan berikan waktu kepada masyarakat untuk mencermati nama-nama yang diajukan. Lalu kemudian ada kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan," ujarnya.

Anggota TNI-Polri Aktif Diusulkan Jadi PJ Kepala Derah, Ombudsman Minta Kemendagri Buka Data ke Publik

Berita Terkait

Berita Rekomendasi