JAKARTA, REQnews - Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak PK, yang diajukan Moeldoko terkait perebutan kepemimpinan Partai Demokrat.Mahfud menegaskan, penolakan atas perebutan paksa kursi kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Demokrat itu menunjukkan bahwa tidak ada rekayasa hukum oleh pemerintah."Itu membuktikan bahwa pemerintah tidak merekayasa hukum," kata Mahfud MD di Ponpes Assalam, Sabtu 12 Agustus 2023.Ia menyebut, Moeldoko menerima putusan MA dengan lapang dada, dan pemerintah menjamin bahwa hukum ditegakkan sebagaimana mestinya."Ini kan ada tuduhan, partai Demokrat mau diganggu dengan ditampilkannya Moeldoko agar menggugat ke Partai Demokrat itu. Nyatanya pemerintah juga menjamin bahwa hukum itu ditegakkan dan Pak Moeldoko kalah dan pak Moeldoko sudah menyatakan fair saja kalau secara hukum kalah ya kalah," ucap Mahfud."Jadi nggak benar itu yang menuduh bahwa Partai Demokrat akan diganggu untuk ikut pemilu sehingga Moeldoko dipeliharanya nggak ada yang memelihara," kata dia menambahkan.&nbsp;Mahfud juga menjelaskan bahwa pihaknya lah yang mengesahkan kepengurusan AHY atas Demokrat. Karena itu, pemerintah yang juga harus mempertahankannya secara hukum.&nbsp;"Wong yang mengesahkan kepengurusannya AHY itu kita kok, ya kita yang mempertahankan secara hukum, dan betul menang," tuturnya.

Tanggapan Tegas Mahfud MD Usai Moeldoko Gagal Total Rebut Paksa Demokrat

Berita Terkait

Berita Rekomendasi