JAKARTA, REQNews&nbsp; - &nbsp;Terkait polusi udara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di wilayah Jabodetabek. &nbsp;Dalam Inmendagri itu menyebutkan agar jajaran Pemda mendorong pihak swasta dan dunia usaha untuk melakukan sistem kerja hibrid working, yakni perpaduan antara penerapan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO). &nbsp;"Pemda di wilayah Jabodetabek agar mendorong karyawan swasta dan dunia usaha untuk melakukan WFH dan WFO sesuai kebijakan instansi/pelaku usaha terkait,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA dalam keterangan persnya, Rabu 23 Agustus 2023.Penerbitan Inmendagri tersebut menjadi tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada jajarannya untuk menyelesaikan masalah kualitas udara wilayah Jabodetabek yang memburuk.Kebijakan WFH-WFO diharapkan dapat mengurangi mobilitas yang menyebabkan polusi udara, mengingat sebagian besar masyarakat menggunakan kendaraan bermotor baik mobil atau motor dalam beraktivitas seperti ke kantor.Safrizal mengingatkan agar upaya pembatasan kendaraan bermotor diberlakukan dengan mengoptimalkan penggunaan moda transportasi massal atau transportasi umum, penggunaan kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik. &nbsp;Hal tersebut disampaikan berdasarkan data yang ada, salah satu faktor penyebab polusi udara di Jabodetabek disumbang oleh sektor transportasi dan industri.“Kepala daerah diinstruksikan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik dengan memastikan kapasitas jumlah kendaraan umum, menambah rute dan titik angkut, mengatasi gangguan di jalur busway serta memberikan insentif atau potongan harga agar masyarakat terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” terangnya.Uji Emisi Kendaraan Lebih lanjut, dalam Inmendagri tersebut juga diinstruksikan untuk memperketat program uji emisi kendaraan dan meningkatkan pengawasan serta melakukan sosialisasi pemberian kemudahan bagi pengguna kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik, insentif bagi kendaraan listrik seperti pembebasan dari ganjil genap, prioritas parkir atau pengurangan biaya parkir.Intruksi Mendagri tersebut mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, berdasarkan hasil evaluasi atas kebijakan yang ditetapkan.

Tito Karnavian Terbitkan Instruksi Mendagri Terkait Polusi Udara, Pihak Swasta Diminta Hybrid Working

Berita Terkait

Berita Rekomendasi