JAKARTA, REQnews - Bank OCBC NISP <a href="https://www.reqnews.com/read/news/62149/plt-bupati-mimika-johannes-rettob-menggugat-uu-kejaksaan-ini-yang-dia-mau">menggugat</a> <a href="https://www.reqnews.com/read/news/68333/kejaksaan-sita-eksekusi-aset-milik-terpidana-kasus-pajak-hartanto-sutarjda-di-tabanan">sita</a> jaminan atas harta Presiden Direkrur PT Gudang Garam Tbk (GGRM), Susilo Wonowidjojo untuk ganti rugi atas <a href="https://www.reqnews.com/read/news/61740/bareskirm-periksa-sejumlah-saksi-dugaan-kredit-macet-bos-gudang-garam-di-bank-ocbc">kredit macet</a> PT Hair Star Indonesia (HSI) senilai Rp 232 miliar yang belum terbayarkan sejak Juni 2021.Dalam materi kesimpulan OCBC NISP sebagai penggugat yang disampaikan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Rabu, 16 Agustus 2023, para tergugat terbukti secara sah dengan itikad buruk memanfaatkan PT HSI untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.Kuasa mukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan mengatakan, pihaknya menggugat untuk meminta ganti rugi secara materiil 16,5 juta dollar AS atau Rp 232 miliar dan immateril Rp 1 triliun dari harta pribadi para tergugat atas kredit macet tersebut."Kerugian immaterial Rp 1 triliun terdiri dari kerugiaan atas manfaat dan keuntungan yang kemungkinan akan diterima oleh Bank OCBC NISP di kemudian hari serta meningkatnya nilai Non Performing Loan (NPL) dari bank yang mengakibatkan kredibilitas bank pada Bl Rating menurun," ungkap Hasbi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 29 Agustus 2023.Materi kesimpulan tersebut, lanjut dia, menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh para tergugat telah memenuhi beberapa unsur. Pertama, unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata."Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut," jelasnya.Para tergugat dan turut tergugat melaksanakan perjanjian kredit dengan itikad tidak baik dan tidak sesuai dengan kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata.Hasbi menambahkan, mereka mengetahui PT HSI tidak dapat melunasi utangnya kepada OCBC NISP, namun tetap melakukan peralihan saham atau perubahan direksi dan komisaris tanpa adanya persetujuan dari Bank OCBC NISP.Kedua, ada unsur kesalahan atau schuld dengan tidak memberitahukan dan meminta persetujuan peralihan pemegang saham dan perubahan susunan organ perseroan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Para tergugat dapat memperkirakan bahwa PT HSI tidak dapat membayar utang.Ketiga, adanya unsur kerugian akibat adanya peralihan hak atas saham dan perubahan susunan organ perseroan PT HSI yang mengakibatkan perseroan pailit sehingga tidak dapat melunasi utang ke Bank OCBC NISP.Keempat, adanya unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ada. Pada 17 Mei 2021, dilakukan pemindahan hak atas saham PT HSI yang dimiliki PT Hari Mahardika Usaha (HMU) kepada Hadi Kristanto Niti Santoso, serta pengunduran diri Daniel Widjaja sebagai Komisaris Utama PT HSI.Diketahui, PT HMU sendiri merupakan perusahaan yang 99,99 persen sahamnya dimiliki Susilo Wonowidjojo.Saat kredit diajukan PT HSI ke Bank OCBC NISP pada Oktober 2015, Meylinda Setyo (istri Susilo Wonowidjojo) bertindak sebagai Presiden Komisaris karena kepemilikan 50 persen sahamnya di PT HSI, dan Lianawati Setyo sebagai Wakil Presiden Direktur yang mengundurkan diri pada 25 Mei 2021. Saham Meylinda Setyo beralih kepada PT HMU sejak 15 November 2016.Selanjutnya, pada 14 Juni 2021, PT HSI diajukan permohonan PKPU oleh CV Duta Prima dengan tagihan Rp 340,25 juta. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan total tagihan Bank OCBC NISP 16,5 juta dollar AS atau senilai Rp 232 miliar."Namun jika dilihat dari laporan keuangannya, PT HSI masih mampu membayar cicilan kepada Bank OCBC NISP USD 190.017 per 15 Juni 2021," jelas Hasbi.Lalu pada 26 Juni 2021 untuk pertama kalinya PT HSI lalai melaksanakan kewajibannya kepada Bank OCBC NISP, di mana pada awal Juli 2021 PT HSI baru menginformasikan kepada Bank OCBC NISP terjadi perubahan susunan pemegang saham, direksi dan komisaris.Kemudian, lanjut Hasbi, pada 12 Juli 2021, PT HSI dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara dan pada 27 September 2021 PT HSI dinyatakan dalam keadaan pailit."Terbukti tindakan para tergugat dalam melakukan peralihan hak atas saham dan perubahan susunan organ perseroan PT HSI, menyebabkan suatu rangkaian peristiwa, yang merupakan itikad buruk dari para tergugat dan turut tergugat I untuk menghindari pembayaran utang sampai dinyatakan dalam keadaan pailit," tandasnya.Hasbi menduga, PT HMU sengaja melawan hukum untuk menghindari kewajiban HSI dalam membayar kreditnya ke bank terkait. Di samping itu, pihaknya juga menduga terjadi kejahatan keuangan lainnya, seperti pemalsuan surat, penipuan hingga pencucian uang.Selain Digugat Perdata, Dilaporkan Juga ke Bareskrim Polri&nbsp;Selain menggugat secara perdata, Bank OCBC NISP juga melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. &nbsp;Sebagai informasi, berikut pihak-pihak yang digugat oleh Bank OCBC NISP yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU) (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), dan Dra Linda Nitisantoso (tergugat 5).Selanjutnya, Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono MA (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10) dan Sundoro Niti Santoso (tergugat 11) serta PT HSI (turut tergugat 1), dan Ida Mustika SH (turut tergugat 2).Sementara itu, sejumlah pihak yang dilaporkan Bank OCBC ke Bareskrim Polri yakni, direksi, komisaris, pemegang saham PT Hari Mahardika Utama, dan Susilo Wonowidjojo atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, penipuan, dan tindak pidana pencucian uang. Bank OCBC juga melaporkan direksi, dan komisaris PT Hair Star Indonesia (HSI).Reaksi Manajemen Gudang GaramMenanggapi kasus ini, pihak PT Gudang Garam Tbk pun telah angkat bicara. Pihak manajemen menegaskan bahwa gugatan yang dilayangkan OCBC NISP kepada Presiden Direktur Gudang Garam Susilo Wonowidjojo tak berkaitan dengan perusahaan."Perseroan dengan ini mengklarifikasi kalau perkara tersebut tidak berkaitan dengan perseroan sebagai perusahaan terbuka," tandas Heru Budiman, Corporate Secretary Gudang Garam.Sempat Mediasi Tapi GagalPT Bank OCBC NISP Tbk. dan pihak pendiri PT Gudang Garam Tbk. Susilo Wonowidjojo sempat menempuh jalur mediasi terkait kasus gugatan kredit macet senilai Rp 232 miliar. Namun proses mediasi tak menemukan kesepakatan damai.Para tergugat tidak dapat memenuhi usulan damai yang ditawarkan Bank OCBC NISP sehingga proses gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo tetap dilanjutkan."Tidak menemukan kesepakatan damai. Kami sudah menyampaikan resume perkara dengan tawaran sesuai dengan yang tertuang dalam gugatan, antara lain para tergugat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan pembayaran kerugian materiil sejumlah 16,51 juta dollar AS atau Rp 232 miliar kepada Bank OCBC NISP," kata Hasbi Setiawan.Para tergugat dan turut tergugat, lanjut Hasbi, beranggapan bahwa tuntutan Bank OCBC NISP bukanlah merupakan kewajiban mereka, sehingga terdapat perbedaan persepsi tentang persoalan ini yang mengakibatkan mediasi gagal.Terlebih lagi, ketidakhadiran tergugat 1 (T1), Susilo Wonowidjojo, dalam agenda mediasi dianggap sebagai suatu itikad tidak baik dalam mengikuti proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1/2016 tentang Mediasi.&nbsp;

OCBC NISP Bakal Sita Harta Bos Gudang Garam Gegara Kredit Macet Rp 232 Miliar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi