JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk memaknai Hari Lahir Kejaksaan RI ke-78 sebagai momentum transformasi dan introspeksi.&nbsp; Burhanuddin mengatakan bahwa Hari Lahir Kejaksaan RI dikukuhkan dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 196 Tahun 2023 tentang Hari Lahir Kejaksaan RI yaitu tanggal 2 September 1945. "Diperingati sebagai momentum melakukan transformasi diri dan introspeksi lembaga Kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum yang tidak lupa dengan sejarah dan meletakkan dasar yang kuat bahwa Kejaksaan RI lahir bersamaan dengan keberadaan Bangsa sebagai panglima hukum negara ini," kata Burhanuddin dalam keterangannya pada Sabtu 2 September 2023.&nbsp; Ia mengaku bahwa ketika melakukan sejumlah kunjungan-kunjungan kerja ke daerah, tertegun dengan kantor Kejaksaan yang dibangun di era tahun 1950-an.&nbsp; Menurutnya, bangunan-bangunan tersebut menunjukkan eksistensi Kejaksaan sampai sekarang terutama yang ada di daerah Jawa.&nbsp; "Bagi Insan Adhyaksa dimanapun berada, hari ini mengingatkan 78 Tahun yang lalu tepatnya 15 hari setelah Kemerdekaan RI, lahirlah lembaga tercinta dan menjadi kebanggaan warga Adhyaksa yaitu Kejaksaan RI, agar ini dijadikan momentum untuk menjaga marwah Adhyaksa yang semakin dipercaya oleh masyarakat," katanya.&nbsp; Menurutnya, dalam berbagai literasi disebut bahwa Jaksa Agung RI pertama R. Gatot Taroenamihardja yang dilantik pada 2 September 1945, menjadi tonggak sejarah hari lahirnya Kejaksaan RI, walaupun secara definitif penunjukan Jaksa Agung pertama pada 22 Agustus 1945.&nbsp; Burhanuddin menyebut bahwa hal tersebutlah yang membedakan dengan Hari Bhakti Adhyaksa yakni pada peristiwa 22 Juli 1960 terjadi pemisahan secara kelembagaan antara Kejaksaan RI dengan Departemen Kehakiman yang saat ini bernama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.&nbsp; Untuk diketahui, kata dia, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.&nbsp; Yaitu,kata dia, seperti diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, menunjukkan hubungan yang kuat dengan konstitusi yakni Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.&nbsp; Ia menyebut bahwa kekuasaan penuntutan berkaitan dengan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana keduanya melaksanakan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.&nbsp; Lebih lanjut, Burhanuddin menyampaikan jika jaksa harus menjadi bagian dari masyarakat. Ia juga meminta agar jaksa selalu menjaga kepercayaan masayarakat dengan senantiasa melakukan prioritas penindakan terhadap kasus hukum yang merugikan masyarakat luas.&nbsp; "Kemudian lebih jauh lagi kejaksaan harus mampu menjadi barometer penegakan hukum humanis yaitu sebagai solusi berbagai permasalahan hukum di masyarakat," lanjutnya.&nbsp; Ia berharap agar kejaksaan mampu bertransformasi dengan kebutuhan hukum masyarakat dengan menggunakan berbagai akses digitalisasi untuk mewujudkan pelayanan publik akan hukum yang lebih cepat, adaptif dan akuntabel.&nbsp; "Dirgahayu Kejaksaan RI ke -78, semoga kita Kejaksaan RI selalu ada di hati masyarakat," ujar Burhanuddin.

Hari Lahir Kejaksaan 2 September, Jaksa Agung: Jadi Momen Transformasi dan Introspeksi Diri

Berita Terkait

Berita Rekomendasi