Program Beras Bantuan Pangan Nontunai ‘Digerogoti’ Mafia, Budi Waseso Minta Bantuan KPK

JAKARTA, REQNews - Program beras bantuan pangan nontunai (BNPT) senilai total Rp 60 triliun yang diperuntukkan bagi rakyat miskin ternyata ‘digerogoti’ mafia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso (Buwas).

Buwas meminta bantuan dan kerjasamanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kejahatan yang dilakukan oknum penyalur BPNT.

“Saya mohon untuk bekerja sama dengan KPK,” kata Buwas, di Jakarta, Jumat, 20 September 2019.

Saat ini, menurut Buwas, Satgas Pangan masih melakukan proses penyidikan untuk membuktikan adanya kejahatan oleh oknum penyalur BPNT yang merugikan masyarakat penerima raskin.

Sebelumnya, Budi Waseso menjelaskan terdapat beberapa dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penyalur BPNT, seperti penetapan harga beras yang terlalu tinggi. Selain itu, masyarakat penerima bantuan juga memperoleh beras yang harganya tidak sesuai dengan kualitas atau mendapatkan jenis yang berbeda.

Menurut dia, modus kejahatan oleh oknum penyalur BPNT dilakukan dengan kampanye negatif terkait beras Bulog yang tidak berkualitas. Budi Waseso menegaskan bahwa beras yang disalurkan untuk BPNT berasal dari beras medium berkualitas.