JAKARTA, REQnews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) <a href="https://www.reqnews.com/read/news/68196/tito-karnavian-terbitkan-instruksi-mendagri-terkait-polusi-udara-pihak-swasta-diminta-hybrid-working">Tito Karnavian</a> mengingatkan agar para penjabat (pj) gubernur bisa menjaga netralitas di Pemilu 2024. Ia menegaskan jika ada yang tidak netral, pemerintah pusat akan menjatuhkan sanksi.&nbsp;"Kalau seandainya ada yang enggak netral kita periksa, dan kemudian kalau terbukti ya kita beri sanksi, dari yang teringan sampai terberat," kata Tito usai pelantikan sembilan pj gubernur di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa 5 September 2023.Tito juga akan mengevaluasi kinerja pj gubernur secara rutin selama tiga kali. Ia mengingatkan pj gubernur bahwa mereka turut dievaluasi oleh jajaran pemerintah provinsi serta masyarakat.&nbsp;"Mereka diawasi jajaran pengawas internal, mereka diawasi masyarakat dan diawasi juga oleh seluruh partai politik," katanya.Secara aturan pj gubernur diperintahkan untuk netral dan tidak berpihak pada salah satu calon di pemilu. Ia menegaskan tugas pj gubernur yaitu mengisi kekosongan gubernur definitif supaya pemerintahan tetap berjalan.Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah resmi melantik sembilan penjabat (Pj) Gubernur di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa 5 September 2023.Beberapa gubernur yang dilantik adalah Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin; Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto; Pj Gubernur Sumatera Utara, Mayjen TNI (Purn) Hassanudin; Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana.Selanjutnya adalah Pj Gubernur Bali, Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya; Pj Gubernur NTT, Ayodhia Kalake; Pj Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun; Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin; dan Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Azroi.&nbsp;<h2>&nbsp;</h2><h2>&nbsp;</h2>

Denger Nih, Ini yang Dilakukan Mendagri Jika Ada Pj Gubernur yang Tidak Netral

Berita Terkait

Berita Rekomendasi