JAKARTA, REQnews - Usulan untuk mengkaji penggunaan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/68847/tekan-polusi-udara-korlantas-usul-penggunaan-mobil-listrik-untuk-patroli">kendaraan listrik</a> yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta tampaknya harus dikaji ulang. Hal ini dikemukakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin.&nbsp;"Oke lah mobil listrik katanya tidak memunculkan polusi, tapi kan banyak kajian menimbulkan yang lain seperti kemacetan," kata Suhud kepada wartawan di Jakarta, Senin 11 September 2023.&nbsp;Ia menilai kendaraan pribadi ditambah dengan mobil listrik akan membuat kondisi jalan semakin padat dan menjadi macet.&nbsp;Maka menurutnya dengan adanya subsidi mobil listrik yang diberikan ke sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI terbilang salah langkah. Ia menegaskan lebih baik masyarakat menggunakan transportasi publik yang nyaman dan murah.&nbsp;Awalnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan ASN bisa membeli motor listrik menggunakan tunjangan transportasi sebagai wujud kontribusi memerangi polusi udara di Ibu Kota."Mereka kan sudah punya tunjangan transportasi, bisa pakai itu untuk mencicil motor listrik," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta.Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, tunjangan transportasi yang diberikan kepada pegawai ASN berbeda-beda tergantung area kerja. Namun, anggarannya berkisar Rp6,5 juta per bulan untuk tingkat Pemprov DKI.Sementara itu Pemprov DKI menggandeng Bank DKI untuk memudahkan ASN membeli kendaraan listrik dengan cara mencicil&nbsp;

DPRD DKI Kritik Kebijakan Penggunaan Mobil Listrik oleh Pemprov Gara-gara Ini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi