JAKARTA, REQnews - Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi membeberkan peran ketiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ yang ditaksir merugikan negara Rp1,5 triliun.&nbsp; Kuntadi mengatakan bahwa dalam kasus tersebut, pihaknya telah menetapkan tiga tersangka yaitu Djoko Dwijono (DD) selaku Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) pada 2016-2020.&nbsp; Lalu ada YM selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan, Jasa Konsultan Pengawasan Teknik, Jasa Konsultan Management Konstruksi dan Jasa Konsultan Pengendalian Mutu Independent pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated.&nbsp; Terakhir ada TBS selaku Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting (LGC).&nbsp; "Adapun kasus posisi dalam perkara ini adalah dalam pelaksaan pekerjaan diduga terdapat perbuatan melawan hukum, persekongkolan jahat untuk mengatur spesifikasi barang yang dimasukkan untuk menguntungkan pihak tertentu," kata Kuntadi dalam konferensi pers pada Rabu 13 September 2023.&nbsp; Lebih lanjut, ia menyebut jika tersangka DD selaku Direktur Utama PT JJC pada saat itu, secara bersama sama melawan hukum menetapkan pemenang tender.&nbsp; "Di mana sebelumnya telah diatur spesifikasi barang yang secara khusus ditujukan untuk menguntungkan pihak tertentu," katanya.&nbsp; Lalu, tersangka YM selaku Ketua Panitia Lelang secara melawan hukum turut serta mengkondisikan pengadaan yang sudah ditentukan siapa pemenang tendernya.&nbsp; "Dan TBS selaku Tenaga Ahli, diduga turut serta menyusun gambr rencana teknik akhir atau detail engineering design yang di dalamnya terdapat pengkondisian pengurangan spesifikasi atau volume," lanjutnya.&nbsp; Kuntadi menyebut bahwa dalam pengadaan pembangunan proyek ini, salah satu anggota konsorsium adalah PT Waskita.&nbsp; Para tersangka dianggap melanggar Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.&nbsp; Sementara itu, satu lainnya yaitu IBN selaku pensiunan BUMN PT Waskita Karya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan obstruction of justice (OOJ) pada 15 Mei 2023 lalu.&nbsp; IBN disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.&nbsp; Sebelumnya penyidik resmi menaikkan status dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan atau design and build Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated dari penyelidikan ke penyidikan.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Kejagung menyebut bahwa dalam pembangunan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat, pada simpang susun Cikunir dan Karawang Barat atau MBZ itu bernilai kontrak Rp13.530.786.800.000 (Rp13,5 Triliun).&nbsp; Bahwa dalam pelaksanaannya, diduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga atas perbuatan tersebut diindikasikan merugikan keuangan negara.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Tol Japek II Elevated itu merupakan dari hasil pengembangan perkara Waskita.

Kejagung Bongkar Peran Eks Dirut JJC Djoko Dwijono Dkk di Kasus Dugaan Korupsi Tol MBZ

Berita Terkait

Berita Rekomendasi