JAKARTA, REQnews - Prof Muladi mungkin menjadi salah satu orang yang kecewa dengan penundaan pengesahan revisi KUHP. Sebagai orang yang terlibat selama 35 tahun, ia menilai masih banyak masyarakat yang belum membaca draf revisi seutuhnya.

&nbsp;

Ketua Tim Perumus Revisi KUHP itu menilai draf revisi tersebut sudah ada versi mutakhirnya. Sebab revisi ini lebih merupakan rekodifikasi yang sangat besar atas produk kolonial.

&nbsp;

&quot;Menunda pengesahan revisi berarti kita memang lebih suka menggunakan KUHP penjajah yang sudah seratusan tahun itu?,&quot; ujar Muladi di Jakarta, Senin 23 September 2019.

&nbsp;

Diketahui, Muladi merupakan satu-satunya pemegang warisan dari para profesor yang terlibat dalam pengkajian revisi sejak awal, seperti&nbsp;Prof Soedarto, Prof Roeslan Saleh, Prof Moeljanto, Prof Oemar Seno Adjie. Sejumlah tokoh itu yang meminta agar dia menyelesaikan revisi KUHP.

&nbsp;

&quot;Mereka semua sudah meninggal. Jadi memang saya&nbsp;all out&nbsp;mengerjakan ini. Seminggu tiga kali selama empat tahun terakhir ini kami berdebat dengan DPR untuk membahas revisi ini. Tapi akhirnya kok begini,&quot; katanya.

&nbsp;

Ia berharap penundaan ini tidak berakhir dengan kegagalan. Bila itu yang terjadi, maka para dosen seperti dirinya berarti akan terus mengajarkan produk hukum penjajah.

&nbsp;

Begitu juga dengan para penegak hukum menjalankan hukum penjajah yang korbannya sudah jutaan manusia.

&nbsp;

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan revisi KUHP pada 24 September 2019. Namun pada Jumat 20 Septembee lalu, Presiden Jokowi meminta agar DPR menunda pengesahan revisi KUHP tersebut.

&nbsp;

Penundaan itu dilakukan karena mendengarkan masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP.

&nbsp;

Muladi yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Diponegoro itu menilai&nbsp;kritik yang muncul dari sejumlah elemen masyarakat dan pers bersifat sporadis&nbsp;ad hoc. Karena tidak membaca keseluruhan materi revisi.

&nbsp;

Kondisi ini tak lepas dari kurangnya komunikasi dari&nbsp;Panja DPR dan Kementerian Hukum dan HAM. Dirinya berharap, pihak-pihak yang mengkiritik, baik kalangan LSM maupun pers diundang untuk melihat bagaimana proses perdebatan berlangsung.

&nbsp;

Muladi membantah pasal-pasal dalam hasil revisi lebih kolonial dari kolonial. Semisal penghinaan kepada Presiden, dalam revisi masuk delik aduan.

&nbsp;

&quot;Jadi enggak ada&nbsp;itu menghidupkan zombie yang sudah dimatikan MK. Sudah diubah menjadi delik aduan kok,&quot; kata&nbsp;dia.

&nbsp;

Sementara untuk kasus penghinaan melibatkan pers, penegak hukum pun tidak serta merta dapat mengadili si media atau wartawan. &quot;Harus ada rekomendasi dari Dewan Pers. Jadi pers gak usah takut,&quot; ujarnya.

Pengesahan Ditunda, Muladi: Orang Indonesia Lebih Suka KUHP Kolonial

Berita Terkait

Berita Rekomendasi