Berusaha Selesaikan Kasus Rempang, Ini Arahan Presiden Jokowi

JAKARTA, REQnews - Masalah lahan di Pulau Rempang menarik perhatian banyak pihak termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun Jokowi memerintahkan supaya persoalan Rempang diselesaikan secara kekeluargaan. 

Menteri Bahlil yang hadir dalam rapat terbatas terkait persoalan lahan di Rempang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin 25 September 2023. 

Pertama, Jokowi ingin meminta supaya masalah Rempang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini hak masyarakat harus diutamakan. 

"Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik secara betul-betul kekeluargaan. Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," kata Bahlil Lahadalia seusai rapat bersama Jokowi.

Kedua, Presiden ingin melibatkan kementerian lain supaya penyelesaian persoalan di Pulau Rempang bisa dilakukan dengan baik. Sementara itu, di dalam rapat, Bahlil juga menegaskan jika 17 ribu hectare area Pulau Rempang hanya sekitar 8.000 hektare lahan yang bisa dikelola. 

"Oleh karena itu, kami laporkan bahwa dari 17.000 hektare areal Pulau Rempang, yang bisa dikelola hanya 7.000 (hektare) lebih hingga 8.000 (hektare), selebihnya hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," katanya.

Ketiga, Bahlil melaporkan hasil pertemuannya dengan tokoh masyarakat di Pulau Rempang. Hasilnya tidak ada penggusuran, melainkan pergeseran. 

"Kami telah melakukan solusi posisi Rempang itu bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Kalau relokasi dari Pulau A ke Pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," kata Bahlil.