JAKARTA, REQnews - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada hakim konstitusi, Arief Hidayat yang dinilai telah merendahkan Mahkamah Konstitusi (MK) di publik.&nbsp; Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie dalam sidang putusan etik kepada sembilan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa 7 November 2023.&nbsp; "Hakim terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabah Mahkamah Konstitusi dan Menjatuhkan sanksi teguran tertulis," kata Jimly dalam persidangan.&nbsp; Ia mengatakan bahwa Arief terbukti telah merendahkan nama baik MK, ketika menjadi salah satu pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta dalam siniar (podcast) di salah satu media nasional.&nbsp; "Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang terkait dengan narasi ceramah dalam Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan wawancara dalam tayangan podcast di salah satu media massa swasta di Indonesia terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis," lanjut Jimly.&nbsp; Arief juga mendapat disanksi terkait bocornya Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) ke media massa bersama dengan delapan hakim konstitusi lainnya.&nbsp; "Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara," kata Jimly.&nbsp; Namun, Arief tidak disanksi terkait perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam putusan MK soal batas usia capres-cawapres yang diputuskan pada 16 Oktober 2023 lalu.&nbsp; Putusan soal dissenting opinion tersebut dijatuhkan kepada hakim konstitusi lain yaitu Sadli Isra, yang dinyatakan tidak melanggar kode etik.&nbsp; "Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang terkait dengan diseenting opinion terhadap Hakim Terlapor tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi," ujarnya.&nbsp; Diketahui, sidang MKMK ini terlaksana berawal dari adanya gugatan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru.&nbsp; Dalam putusannya Anwar Usman dan kawan-kawan yang menangani perkara terkait batas usia Capres-cawapres pada 16 Oktober 2023 lalu, mengabulkan gugatan tersebut.&nbsp; Gugatan tersebut yaitu terkait dengan penambahan frasa 'berpengalaman sebagai kepala daerah' sebagai syarat menjadi capres-cawapres dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.&nbsp;&nbsp; Dengan putusan tersebut, seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.&nbsp;

Dinilai Merendahkan MK, Hakim Konstitusi Arief Hidayat Dapat Sanksi Teguran Tertulis

Berita Terkait

Berita Rekomendasi