Jaga Netralitas, Ini 9 Arahan Bagi Anggota Polri di Pemilu 2024

JAKARTA, REQnews - Polri menegaskan tetap menjaga netralitas dan tak terlibat politik praktis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran. 

"Untuk memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan kontestasi Pemilu 2024," kata Ahmad kepada wartawan pada Senin 13 November 2023.

Ia mengatakan bahwa telah ada sembilan arahan bagi anggota Polri terkait dengan netralitas di Pemilu 2024. 

1. Dilarang membantu mendeklarasikan bakal pasangan calon. 

2. Dilarang menghadiri atau menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye dan pertemuan partai politik maupun komunitas relawan, kecuali pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas. 

3. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar, foto bakal pasangan calon, baik melalui media massa, media online, media sosial. 

4. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada partai politik maupun pasangan calon. 

5. Dilarang menjadi pengurus, anggota tim sukses pasangan calon dan juru kampanye. 

6. Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik. 

7. Dilarang memberikan komentar, penilaian, mendiskusikan pengarahan apapun berkaitan dengan pasangan calon kepada keluarga atau masyarakat. 

8. Netralitas Polri diimplementasikan dengan tidak memihak dan tidak memberikan dukungan baik materiil maupun imateril kepada salah satu paslon dan parpol. 

9. Anggota Polri tidak menggunakan hak pilih. 

"Mendasari Perpol Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, sanksi yang diterapkan kepada anggota Polri diberikan sesuai dengan pelanggaran atau tindakan yang dilakukan," ujarnya.