JAKARTA, REQnews -&nbsp;Eks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly buka-bukaan soal adanya pihak tertentu yang mendesak Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Siapa pihak yang dimaksud?

Yasonna menjelaskan, saat ini bahkan Perppu tersebut belum dinomorkan oleh presiden, tapi desakan untuk mengeluarkannya semakin deras. Hanya saja, petinggi PDIP tersebut tak menyebut pihak itu secara jelas.

&quot;Ini kan apanya UU baru begitu, karena ditekan-tekan. Dia ramai kan karena ditekan-tekan,&quot; kata Yasonna di Jakarta, Minggu 29 September 2019.

Kemudian, Yasonna&nbsp;mengutip survei Litbang Kompas bahwa masyarakat setuju dengan revisi UU KPK. Terutama keberadaan Dewan Pengawas disetujui 60 persen.

Sebelumnya, PDIP juga sudah mengingatkan presiden soal penerbitan Perppu KPK. Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, revisi kembali UU yang baru disahkan haruslah melalui Mahkamah Konstitusi untuk juducial review.

Dia mempersilakan Presiden Jokowi jika memiliki pertimbangan untuk mengeluarkan Perpu. Tetapi, menurutnya, DPR juga punya kewenangan sendiri.

&quot;Silakan presiden punya pertimbangan sendiri, ngomong dengan pembantunya sendiri, kami anggota DPR punya otoritas sendiri,&quot; ujar Bambang.

Siapa yang Menekan Jokowi untuk Keluarkan Perppu KPK?

Berita Terkait

Berita Rekomendasi