JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani memberikan ceramah kepada Siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXX (80) Gelombang II Tahun 2023.&nbsp; Ceramah tersebut membahas mengenai Intelijen Kejaksaan yang digelar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, pada Junat 1 Desember 2023.&nbsp; Untuk bisa menjadi jaksa yang andal dan bermartabat, Reda mengatakan bahwa setiap jaksa harus memiliki pengetahuan Intelijen Kejaksaan.&nbsp; Artinya, kata dia, intelijen sebagai pengetahuan seharusnya dapat menjadi suatu kebutuhan sehubungan dengan adanya upaya untuk mewujudkan kewaspadaan dan ketahanan nasional.&nbsp; Reda pun kemudian mengutip kitab perang legendaris 'The Art of War' karya Sun Tzu tentang pentingnya penguasaan atas informasi.&nbsp; “Kekuatan spionase adalah salah satu kunci keberhasilan menggali informasi. Hal sekecil apa pun akan sangat berguna jika kita bisa memaksimalkannya," kata Reda dikutip pada Sabtu 2 Desember 2023.&nbsp; Ia kemudian menyimpulkan bahwa landasan pemikiran operasi intelijen di seluruh dunia bukan lagi perang fisik seperti masa lalu, melainkan perang informasi.&nbsp; “Melihat prinsip dasar dari cara berpikir intelijen, maka pengetahuan intelijen seharusnya menjadi bagian dari pengetahuan umum warga Adhyaksa. Intelijen adalah strategi dan seni mendapatkan informasi untuk pengambilan kebijakan,” lanjutnya.&nbsp; Intelijen Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari intelijen negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum.&nbsp; Ia menyebut bahwa ketentuan itu telah dijabarkan oleh Kejaksaan Agung dengan diterbitkannya Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.&nbsp; Lebih lanjut, Reda mengatakan bahwa Intelijen Kejaksaan sebagai penyelenggara intelijen memiliki dua fungsi strategis yaitu fungsi ke dalam dan ke luar.&nbsp; Fungsi strategis ke dalam artinya yaitu bidang intelijen memiliki tugas memberikan dukungan/ intelijen bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan oleh setiap unit kerja yaitu Pembinaan, Pidana Umum, Pidana Khusus, Pidana Militer, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawasan dan Badan Diklat Kejaksaan RI.&nbsp; Sedangkan ke luar, Bidang Intelijen Kejaksaan merupakan bagian dari intelijen negara yang ikut melaksanakan fungsi deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan berbagai ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, khususnya di bidang penegakan hukum.&nbsp; Adapun legitimasi fungsi dan kewenangan Intelijen Kejaksaan tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.&nbsp; Dalam Undang-undang disebutkan bahwa intelijen penegakan hukum Kejaksaan berwenang, pertama menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.&nbsp; "Kedua, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Ketiga,melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri," katanya.&nbsp; Lalu, keempat .elaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme dan kelima yaitu melaksanakan pengawasan multimedia.&nbsp; Reda pun mengungkapkan bahwa Intelijen Kejaksaan memiliki 75 sektor permasalahan yang telah dipersempit menjadi 5 direktorat yaitu Direktorat Ideologi, Politik Pertahanan dan Keamanan, Direktorat Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Direktorat Ekonomi dan Keuangan, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis dan Direktorat Teknologi Informasi dan Prodsarin.&nbsp; “Untuk bisa memetakan 75 sektor permasalahan dibidang intelijen, hal yang harus dilakukan adalah memitigasi setiap Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi timbul dan mengancam penegakan hukum maupun pembangunan nasional,” katanya.&nbsp; Ia pun berpesan kepada para Siswa PPPJ agar bisa menerapkan ilmu intelijen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai jaksa.&nbsp; Oleh karena itu, menurutnya ada beberapa hal yang diperlukan dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) intelijen,yaitu seperti senantiasa bertumpu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Standard Operating Procedure (SOP).&nbsp; "Kamudian selalu berupaya meningkatkan wawasan, pemahaman, dan pengetahuannya guna meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Kuat dalam memegang komitmen, kukuh dalam menjaga disiplin diri, teguh dalam pendirian, loyalitas, kesetiaan dan Integritas, serta mampu menjaga kerahasiaan yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap waktu dan setiap saat diperlukan," tambahnya.&nbsp; Selanjutnya memiliki naluri, sifat dan sikap responsif yang cepat, spontanitas tinggi terutama dalam memupuk semangat dan inisiatif. Mampu bekerja secara tertutup dengan penuh integritas dan profesionalisme;&nbsp; Terakhir, mampu memiliki strategi, kepekaan dan sensitivitas dalam mengantisipasi berbagai dinamika persoalan dan menemukan solusi.&nbsp; Lebih lanjut, Reda menuturkan PPPJ merupakan suatu proses metamorfosa pegawai Kejaksaan dari seorang staf tata usaha menjadi pejabat fungsional jaksa.&nbsp; Sehingga menurutnya, perubahan ini tentu sangat signifikan, baik dari segi tanggung jawab, kewenangan, maupun perilaku hidupnya.&nbsp; Ia menyebut jika pergantian status tersebut tentunya harus diimbangi dengan perubahan mental, pola pikir, dan pola kerja yang berorientasi pada integritas dan profesionalitas.&nbsp; “Pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan semata, akan tetapi merupakan pembekalan utama setiap Jaksa untuk bisa mengimplementasikan tugas, fungsi dan kewenangannya secara professional dan berintegritas dalam rangka menciptakan public trust terhadap institusi kejaksaan,” kata dia.&nbsp; Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, disebutkan bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.&nbsp; Tugas, fungsi dan kewenangan jaksa antara lain sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, eksekutor, dan pengacara Nlnegara.&nbsp; Selain tugas-tugas utama tersebut, menurutnya jaksa juga memiliki tugas dan kewenangan lain sesuai perintah direktif pimpinan.&nbsp; Oleh karena itu, ia pun kemudian menekankan bila menjadi seorang jaksa, berarti siap memikul tanggungjawab yang berat.&nbsp; “Melalui PPPJ, para Calon Jaksa dibentuk untuk bisa menjadi Jaksa yang andal dan diharapkan dapat membawa Kejaksaan menjadi lebih bermartabat di masa yang akan datang,” ujarnya.&nbsp; Reda pun berpesan kepada para Siswa PPPJ Angkatan LXXX (80) Gelombang II Tahun 2023 agar dimanapun nanti ditempatkan selalu mengingat bahwa “Tempatmu bekerja adalah Ladangmu, kerjakanlah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh agar menghasilkan yang terbaik”.

Kepada Siswa PPPJ, Jamintel Reda Manthovani Jelaskan Fungsi Intelijen Kejaksaan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi