REQNews.com

Duh AS, Pejabat Uganda dan Zimbabwe Ditolak Masuk Gegara Dianggap Diskriminasi LGBT

News

Tuesday, 05 December 2023 - 11:05

Ilustrasi anti LGBTIlustrasi anti LGBT

NEW YORK, REQNews  -  Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menolak pejabat dari Uganda dan Zimbabwe masuk ke negaranya dengan cara tidak menerbitkan visa dikarenakan negara tersebut dianggap mendiskriminasi kaum minoritas LGBT.

Melansir dari Reuters, Selasa 5 November 2023, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyoroti marginalisasi komunitas LGBT di Uganda dan advokat masyarakat sipil di Zimbabwe.  

Hukum anti-LGBTQ di Uganda dinilai sebagai salah satu yang paling keras di dunia. Aturan itu berlaku sejak Mei dengan hukuman mati untuk kasus homoseksualitas termasuk penularan HIV melalui hubungan seks sesama jenis.  
Departemen Luar Negeri AS memberlakukan pembatasan visa setelah disahkannya undang-undang tersebut.

Blinken juga mengumumkan kebijakan visa baru untuk mereka yang dianggap merongrong demokrasi di Zimbabwe, khususnya terkait pemilihan kontroversial pada Agustus 2023.

Sebelumnya, Presiden Uganda, Yoweri Museveni, menandatangani salah satu undang-undang anti-LGBTQ terketat di dunia, termasuk hukuman mati pada Mei 2023.

Aturan itu mendapat kecaman dari negara-negara Barat. Hubungan sesama jenis sudah ilegal di Uganda dan lebih dari 30 negara Afrika, tetapi undang-undang baru ini sangat tegas.

Undang-undang tersebut menetapkan hukuman mati untuk pelanggar berulang terhadap hukum dan penularan penyakit seperti HIV/AIDS melalui hubungan seks sesama jenis.

Selain itu, dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara bagi orang yang mempromosikan homoseksualitas.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut langkah ini sebagai pelanggaran tragis terhadap hak asasi manusia dan menyatakan Washington akan mengevaluasi implikasi undang-undang tersebut pada semua aspek keterlibatan hubungan AS dengan Uganda.

"Kami sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan, termasuk penerapan sanksi dan pembatasan masuk ke Amerika Serikat terhadap siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia serius atau korupsi," katanya.

Redaktur : Desi

REQ Home
IFBC Expo Oktober 2025
REQcomm Strategic Consultant

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait.

Berita Rekomendasi

Tidak ada berita rekomendasi.