JAKARTA, REQnews - Mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej diduga menjanjikan menyelesaikan perkara eks Direktur Utama PT Cirta Lampia Mandiri (CLM)&nbsp;Helmut Hermawan&nbsp;di Bareskrim Polri.&nbsp; Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai jika Eddy Hiariej sudah seperti mafia hukum, meskipun berstatus pihak luar yang tak memiliki kewenangan.&nbsp; "Inilah yang istilahnya mafia hukum atau apa, dan lain sebagainya, kan seperti itu memang kejadiannya," kata Alex dalam keterangannya dikutip pada Senin 11 Desember 2023.&nbsp; "Tidak saja orang-orang yang mempunyai kewenangan, tentu saja yang bisa mengatur, tetapi, pihak di luar pun kadang-kadang dia mengatur sepanjang itu tadi, ada harga, dan cocok, ya sudah terjadi lah di situ," lanjutnya.&nbsp; Pimpinan KPK itu pun menjelaskan bahwa pola yang dimainkan mereka yaitu para mafia hukum, semua itu ditentukan oleh uang.&nbsp; "Siapa saja bisa mengurus (perkara), asal punya duit, kan gitu kan. Sama saja kan pengacara bisa memengaruhi hakim, kok bisa? Kan dia bukan yang memutuskan, yang memutuskan hakim, bisa saja," kata Alex.&nbsp; Diketahui, KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi tersebut.&nbsp; Mereka adalah eks Wamenkumham Eddy Hiariej, Aspri bernama Yogi Arie Rukmana (YAR), penasihat hukum bernama Yogi Arie Rukmana (YAR) dan mantan Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan (HH).&nbsp; Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan kronologis perkara tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM (Citra Lampia Mandiri) dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terkait status kepemilikan.&nbsp; Ia mengatakan bahwa Eddy diduga telah menerima uang senilai Rp8 miliar dengan menjanjikan penghentian perkara dan minta uang untuk pencalonan sebagai ketua persatuan olahraga tenis.&nbsp;&nbsp; Awalnya, Helmut mencari konsultan hukum untuk menyelesaikan sengketa perusahaanya. Helmut pun akhirnya memilih Eddy Hiariej.&nbsp;&nbsp; Lalu mereka menggelar pertemuan di rumah dinas Eddy Hiariej pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh staf Helmut, pengacara PT CLM, YAR dan YAM.&nbsp;&nbsp; Karena ada sengketa di PT CLM, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM terblokir dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham. Helmut meminta bantuan Eddy untuk membuka blokir dan akhirnya terlaksana.&nbsp;&nbsp; "EOSH (Eddy Hieariej) kemudian menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran fee yang disepakati untuk diberikan HH (Helmut) pada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 7 Desember 2023.&nbsp;&nbsp; Lebih lanjut, Alex mengatakan bahwa saat itu Helmut tengah berperkara di Bareskrim Polri dan meminta untuk dibebaskan. Eddy pun kemudian menjanjikan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dengan sejumlah imbalan.&nbsp;&nbsp; "EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 (di Bareskrim) dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp3 miliar," katanya.&nbsp;&nbsp; Tak hanya itu saja, Eddy Hiariej juga meminta uang kepada Helmut senilai Rp1 miliar untuk bekal mencalonkan diri sebagai ketua organisasi tenis Indonesia.&nbsp;&nbsp; "HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti)," kata Alex.&nbsp;&nbsp; Dengan begitu, total uang yang telah diserahkan oleh Helmut Hermawan kepada Eddy Hiariej yang dikirimkan melalui rekening atas nama YAR dan YAM senilai Rp8 M.&nbsp; Dari total empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, baru Helmut Hermawan yang dilakukan penahanan. Sementara Eddy Hiariej, YAR dan YAM belum dilakukan penahanan.&nbsp;&nbsp; Adapun Helmut sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diduga Janjikan SP3 Kasus Helmut di Bareskrim, KPK Sebut Eddy Hiariej Seperti Mafia Hukum

Berita Terkait

Berita Rekomendasi