Ini Jawaban 3 Capres Tentang Penegakan Hukum di Indonesia

JAKARTA, REQnews - Debat calon presiden (capres) telah dilaksanakan pada Selasa 12 Desember 2023 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta. Ketiganya pun sudah menjawab pertanyaan yang dilontarkan baik dari panelis maupun dari sesame capres.

Salah satu topik yang hangat dibahas adalah terkait persoalan penegakan hukum di Indonesia. Semua capres sepakat bahwa akan menegakan hukum dengan tegas jika terpilih menjadi Presiden. 

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjanjikan akan mengembalikan supremasi hukum jika terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Kami mendedikasikan, kami untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja," kata Anies, Selasa 12 Desember 2023. 

Namun ia menambahkan jika ada yang terjadi saat ini adalah sejumlah aturan justru diutak-atik demi memenuhi kepentingan segelintir pihak yang dekat dengan penguasa. 

"Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan," kata Anies.

Sementara itu, capres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto sepakat jika prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Hukum tidak boleh diintervensi kekuasaan.

"Saya sangat setuju bahwa kehakiman harus independen, dan kehakiman, yudikatif, harus independen dan harus kuat dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Saya sangat setuju itu," kata Prabowo.

Lalu capres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo sempat melontarkan pertanyaan terkait penegakan hukum terhadap masalah pelanggaran HAM masa lalu. Ia menyatakan jika dirinya terpilih menjadi presiden akan menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. 

"Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi Presiden saya akan bereskan ini pak. Agar dalam kontestasi pilpres berikutnya tidak terjadi lagi," kata Ganjar.