JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali mengingatkan jajarannya untuk tetap menjaga netralitas dan tak terlibat politik praktis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.&nbsp; Hal itu dikatakan ketika memberikan amanat pada penutupan sekaligus pelantikan bagi para peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXX (80) Gelombang II Tahun 2023 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI pada Kamis 14 Desember 2023.&nbsp; "Saya tidak pungkiri realitas yang ada, bahwa kenyataannya bisa jadi ada dalam sebuah keluarga dimana ada anggota keluarga yang berpofesi sebagai jaksa dan salah satu anggota keluarga lain ikut dalam kegiatan perpolitikan," kata Burhanuddin pada Kamis 14 Desember 2023.&nbsp; "Saya tegaskan, netralitas anda sebagai jaksa adalah harga mati! tidak boleh berkurang sedikit pun dan tidak ikut terlibat ataupun terjebak dalam kegiatan perpolitikan anggota keluarga anda tersebut,” kata dia.&nbsp; Lebih lanjut, dalam amanatnya, Burhanuddin mengatakan bahwa PPPJ merupakan suatu proses metamorfosa pegawai kejaksaan dari seorang staf tata usaha menjadi pejabat fungsional jaksa.&nbsp; Menurutnya, perubahan ini signifikan, baik dari segi kewenangan, hak dan kewajiban serta perilaku hidupnya.&nbsp; “Perubahan kedudukan tersebut harus diimbangi dengan perubahan mental, pola pikir, dan pola kerja yang berorientasi pada integritas dan profesionalitas sehingga mampu mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam bertugas,” lanjutnya.&nbsp; Lebih lanjut, ia menjelaskan kepada para peserta PPPJ bahwa seorang jaksa adalah penegak hukum yang memiiki tugas dan tanggungjawab yang berat dengan kompleksitas tugas yang tinggi.&nbsp; Selain bertindak sebagai eksekutor dan penuntut umum, ia mengatakan bahwa jaksa juga harus mampu mengemban tugas lainnya sebagai penyidik, jaksa pengacara negara sekaligus melaksanakan fungsi intelijen.&nbsp; “Untuk itu, Saudara harus dapat memahami betul tanggungjawab dan konsekuensi yang melekat sebagai seorang jaksa dengan segudang kewenangannya,” katanya.&nbsp; Jaksa Agung menyebut bahwa sebagai aparat penegak hukum, jaksa terikat dengan kode etik perilaku jaksa yang mengatur tentang kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi selama pelaksanaan tugas dan wewenang.&nbsp; Serta, kata dia, perilaku hidup sehari-hari, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.&nbsp; Oleh karenanya, Jaksa Agung menekankan agar para Peserta PPPJ selalu mematuhi Kode Etik Profesi Jaksa sebagai pengarah untuk menjadi jaksa yang profesional dan kredibel yang selalu menjaga marwah Institusi Kejaksaan.&nbsp; “Saya ingin Saudara pahami bahwa menyandang status jaksa tidak cukup hanya dengan menguasai berbagai elemen kognitif yang berkaitan dengan kecerdasan dan kemampuan berpikir semata," kata dia.&nbsp; "Namun jauh lebih dari itu, saya ingin kalian dapat merefleksikan kemampuan kritis dan mempertajam afektif dalam menimbang baik buruknya suatu tindakan, perbuatan dan keputusan yang hendak diambil,” lanjutnya.&nbsp; Ia kemudian menambahkan seorang jaksa penting untuk menjaga nilai moral dalam pelaksanaan tugas dikarenakan penegakan hukum tidak selalu berbicara dalam konteks gramatikal semata, melainkan ada sudut etis yang harus diperhatikan oleh seorang jaksa.&nbsp; “Ingat! masyarakat tidak mengharapkan penegakan hukum yang hanya benar secara normatif, namun juga harus dapat menyentuh perasaan mendasar manusia mengenai apa yang adil dan bermanfaat,” tegasnya.&nbsp; Oleh sebab itu, ia menekankan akan pentingnya menyelaraskan antara norma hukum yang kadang kaku dengan lugasnya hati nurani selaku penegak hukum, sehingga dapat tercipta suatu penegakan hukum yang humanis, berkeadilan dan bermanfaat.&nbsp; Selanjutnya mengenai pesatnya perkembangan sarana teknologi informasi, ia menyampaikan dewasa ini menuntut kita untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia yang serba canggih dan modern.&nbsp; Selaras dengan hal itu, menurutnya modus operandi dan corak tindak pidana yang akan kita hadapi ke depan akan semakin kompleks, salah satu contohnya adalah keberadaan mata uang digital atau mata uang kripto.&nbsp; Menurut Jaksa Agung, mata uang kripto memberikan tantangan baru kepada penegak hukum dalam proses penyitaannya. Hal itu berkaitan dengan status kripto yang dapat menjadi alat melakukan tindak pidana (instrument delicti) atau hasil tindak pidana (corpus delicti).&nbsp; “Untuk itu, Saudara dituntut bekerja secara cermat, cerdas, profesional, selalu meng-upgrade ilmu dan pengetahuan serta penguasaan teknologi guna menyelaraskan diri dalam menghadapi tuntutan perkembangan penegakan hukum dan keadilan masyarakat yang makin kompleks dan dinamis,” katanya.&nbsp; Burhanuddin pun berpesan agar para Peserta PPPJ yang dilantik hari ini dapat membiasakan diri untuk bersyukur terhadap tiga hal.&nbsp; "Pertama, bersyukurlah atas ketidaktahuanmu karena itu membuatmu terus belajar. Kedua, bersyukurlah atas derajatmu saat ini, agar kalian dapat menghargai pahit dan manis proses yang telah dilalui. Ketiga, bersyukurlah atas apa yang kamu miliki saat ini, agar kalian terhindar dari ketamakan dan keserakahan dalam melaksanakan tugas," ujarnya.&nbsp; Burhanuddin mengucapkan juga terima kasih kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI beserta segenap jajaran penyelenggara, widyaiswara, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras memberikan bimbingan ilmu, dan pengalamannya dalam menyukseskan rangkaian PPPJ Gelombang II Angkatan 80 hingga puncak penutupan hari ini.

Ingatkan Jajaran Tak Terlibat Politik Praktis, Jaksa Agung: Netralitas Harga Mati!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi