MK Kabulkan Gugatan 7 Kepala Daerah, Masa Jabatan Berakhir Hingga 2024!

JAKARTA, REQnews - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tujuh kepala daerah terkait dengan masa jabatan yang terpotong dan berakhir pada akhir Desember 2023. 

Gugatan tersebut diajukan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya, Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa dan Wali Kota Tarakan Khairul. 

Mereka mengajukan permohonan uji materil (judicial review) Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur kepala daerah hasil pemilihan 2018 menjabat sampai 2023. 

Para kepala daerah nerasa dirugikan karena mereka belum genap 5 tahun menjabat sejak dilantik pada 2019 dan terdapat masa jabatan yang terpotong mulai 2 bulan hingga 6 bulan. 

"Pasal Pasal 201 ayat 5 UU Pilkada selengkapnya menjadi menyatakan 'Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan dan pelantikan 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, sepanjang tidak melewati 1 bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024'," kata Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis 21 Desember 2023. 

Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan alasannya yaitu pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. 

"Sehingga pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak," ujarnya.