AS Umbar Janji, Bakal Lakukan Ini untuk Pengungsi Rohingya di 2024

JAKARTA, REQnews - Baru-baru ini, Amerika Serikat (AS) mengumumkan 26 komitmen terhadap delapan janji multi-pemangku kepentingan terkait masalah pengungsi. Salah satu yang menjadi fokus perhatian, bahkan prioritas AS di tahun 2024 nanti salah satunya adalah pengungsi Rohingya.

Pemerintah AS menjanjikan bakal meningkatkan kembali pemukiman pengungsian bagi warga Rohingya di negara tersebut lewat Program Penerimaan Pengungsi Amerika Serikat (USRAP) pada tahun anggaran 2024.

"Amerika Serikat mengakui situasi Rohingya sebagai prioritas dan berjanji untuk terus meningkatkan jumlah warga Rohingya, termasuk dari Bangladesh," tulis lembar fakta yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri AS di situs resminya, State.Gov, dikutip Minggu, 31 Desember 2023.

Tak hanya itu, AS juga mengupayakan agar negara-negara ketiga bersedia memperluas pemukiman pengungsian bagi Rohingya.

AS berjanji untuk terus menggunakan pengalamannya dalam memukimkan kembali pengungsi Rohingya hingga tahun kalender 2024, dan meneguhkan posisinya sebagai ketua Jaringan Diplomasi Pemukiman Kembali dan salah satu ketua Kelompok Inti Situasi Prioritas (PSCG).

Amerika pun berharap, dengan semakin banyaknya jumlah pengungsi Rohingya, akan memunculkan negara-negara ketiga baru yang siap menampung mereka.

Negara ketiga yang dimaksud AS adalah negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, seperti Australia, Selandia Baru hingga Kanada.

Tak hanya soal pemukiman pengungsian, pemerintah AS juga berencana meningkatkan keterampilan para warga Rohingya melalui program-program yang menawarkan pelatihan berhitung, melek huruf, dan kejuruan serta sertifikasi keterampilan formal. Untuk merealisasikan ini, mereka akan melibatkan pihak swasta.

"Amerika Serikat akan memperkuat koherensi internal bantuan kemanusiaan dan pembangunannya bagi pengungsi Rohingya dan negara-negara yang menampungnya, termasuk melalui pengembangan program untuk membangun kapasitas mitra dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan kebutuhan perlindungan pengungsi Rohingya," tulis dokumen tersebut.