REQNews.com

Tepis Isu Selamatkan Bupati Sidoarjo, KPK Segera Panggil Ahmad Muhdlor Ali

News

Monday, 29 January 2024 - 16:00

Wakil Ketua KPK Alexander MarwataWakil Ketua KPK Alexander Marwata

JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali terkait operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menepis anggapan isu menyelamatkan Muhdlor Ali.  Ia menyatakan, pada ekspose perkara pada Jumat lalu, semua pimpinan setuju kasus tersebut naik ke penyidikan.

Bahkan menurutnya, dalam ekspose tersebut ada perintah dari pimpinan KPK untuk segera memanggil Bupati Sidoarjo.

Alex mengatakan tidak adanya konflik kepentingan antara pimpinan KPK dalam penetapan tersangka OTT Sidoarjo saat gelar ekspose perkara, sehingga kasus tersebut mandek. Ia pun menegaskan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah Sidoarjo telah disetujui empat pimpinan untuk naik ke tahap penyidikan.

"Gak bener isu itu. Pas ekspose semua pimpinan setuju perkara dinaikkan ke penyidikan dengan perintah segera panggil bupati dan lakukan pemeriksaan," kata Alex, Senin 29 Januari 2024.

Kabar yang beredar, dalam rapat gelar perkara ekspose Jumat 26 Januari 2024 kemarin, KPK hanya menetapkan satu orang tersangka. Padahal Ahmad Muhdlor Ali  diduga terlibat dalam kasus tersebut. Namun, Pimpinan KPK diduga melindungi sang kepala daerah tersebut di dalam gelar ekspose.

Sebelumnya, operasi senyap tersebut dilakukan sejak Kamis 25 Januari 2024 kemarin.

Diketahui, dalam operasi senyap tersebut KPK mengamankan setidaknya 10 orang.

"Ada sekitar 10 orang yang diperiksa," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jumat 26 Januari 2024.

Dari 10 orang tersebut, Ali menyebutkan terdapat beberapa aparatur sipil negara (ASN).  

"Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN," ujarnya.

Terkait perkara OTT tersebut, Ali menyebutkan terkait pengondisian pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah.

"Ini tentu sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang ditindaklanjuti KPK terkait dugaan adanya pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah di sana," ucapnya.

 

Redaktur : Desi

REQ Home
IFBC Expo Oktober 2025
REQcomm Strategic Consultant

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait.

Berita Rekomendasi

Tidak ada berita rekomendasi.