JAKARTA, REQnews - Polri buka suara terkait adanya penayangan film dokumenter 'Dirty Vote' yang dirilis lewat kanal YouTube pada Minggu 11 Februari 2024.&nbsp; Film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono itu mengungkap adanya dugaan penggunaan kekuasaan untuk memenangkan kontestasi Pemilu 2024.&nbsp; Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan bahwa dugaan black campaign atau kampanye hitam penayangan ‘Dirty Vote’ di masa tenang merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Ya itu pakai AC (kalau bikin panas). Itu masih ranahnya di Bawaslu apakah itu masuk pelanggaran pemilu atau tidak," kata Sandi dalam keterangannya pada Selasa 13 Februari 2024.&nbsp; "Kalau nanti sudah dikelola oleh Bawaslu, nanti akan diteliti baru disampaikan ke kami," lanjutnya.&nbsp; Meskipun demikian, Sandi enggan berkomentar terkait dugaan kecurangan pemilu dalam film tersebut, karena menjadi ranah Bawaslu.&nbsp; "Ya nanti Bawaslu yang melihat, karena itu juga sebuah film, film itu termasuk bagian dari kampanye gelap atau mungkin masuk kampanye terselubung atau bagian yang lainnya," kata dia.&nbsp; "Nanti biarkan Bawaslu yang melihat apakah ini menjadi suatu pelanggaran atau tidak. Nanti kita luruskan, dan nanti kita koordinasikan dengan Bawaslu," ujarnya.&nbsp; Seperti diketahui, dalam film 'Dirty Vote' memaparkan sejumlah dugaan kecurangan proses Pemilu 2024 lewat pembacaan dan analisis tiga orang pakar hukum tata negara.&nbsp; Tiga ahli hukum tata negara yang memandu film yang telah ditonton oleh 7 juta orang itu ada Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Dugaan Black Campaign di Film 'Dirty Vote', Polri: Masih Ranah Bawaslu

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi