Yangon, REQNews.com -- Lebih 1.000 orang mengantri untuk mendapatkan visa di Kedubes Thailand di Yangon, Jumat 16 Februari, setelah<a href="https://www.channelnewsasia.com/asia/myanmar-impose-military-service-people-leave-yangon-thailand-junta-coup-4128826"> junta militer Myanmar memberlakukan wajib militer.</a>AFP melaporkan antrean untuk mendapatkan visa terus memanjang menjelang siang, dan diperkirakan mencapai 2.000 orang. Hari sebelumnya, hanya ada sekitar 100 orang mengantre visa di Kedubes Thailand.Akhir pekan lalu junta militer memberlakukan UU yang mewajibkan pria usia 18 sampai 35 tahun, perempuan usia 18 sampai 27 tahun, bertugas di militer selama dua tahun. Junta militer juga mengaktifkan kembali puluhan ribu pensiunan untuk angkat senjata memadamkan oposisi setelah kudeta tahun 2021.Situs <a href="https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-youth-exodus-feared-in-wake-of-juntas-conscription-law.html">irrawaddy.com</a>, mengutip aktivis hak-hak buruh, sempat memperingatakan pengaktifan UU ini akan memicu eksodus generasi muda Myanmar ke Thailand. Akibatnya, kelak akan banyak warga Myanmar menjadi imigran ilegal."Saya mendengar anak-anak muda memilih lari ke Thailand dan menjadi imigran ilegal," kata U Htoo Chit, direktur eksekutif Yayasan Pendidikan dan Pembangunan yang berbasis di Thailand selatan.Ia mengatakan akan ada banyak pelanggaran hak-hak buruh ketika banyak pekerja imigran ilegal. Myanmar juga akan menghadapi kekurangan sumber daya kian parah."Kekurangan sumber daya di Myanmar bukan masalah baru, dan kelak akan semakin parah," kata Htoo Chit.Junta militer Myanmar membentuk badan tingkat nasional, yang beranggotakan 18 orang, untuk mengawasi wajib militer. Badan akan membentuk cabang-cabang rekrutmen tingkat regional, negara bagian, distrik, dan kota. Menghindari wajib militer dapat diganjar dengan hukuman lima tahun penjara.Rezim Myanmar akan merekrut 5.000 orang, sebagian besar laki-laki, pada angkatan pertama yang dijadwalkan April 2024. Berikutnya, akan ada rekrutmen lain, yang dipastikan jauh lebih besar karena junta militer mulai kekurangan tentara.Kudeta 2021 memicu terjadinya brain drain, atau eksodus sumber daya, besar-besaran. UU Wajib Militer akan memicu gelombang migrasi lainnya, dan menciptakan peluang bagi penyelundup manusia.Setelah kudeta, ratusan ribu orang meninggalkan Myanmar untuk mencari pekerjaan lebih baik di luar negeri. Sasaran mereka adalah Thailand, Singapura, Malaysia, dan Korea.Ada desas-desus rezim militer menangkap anak-anak muda dari rumah-rumah atau saat bepergian. Rezim juga memberlakukan pembatasan perjalanan udara.U Moe Gyo, ketua Komite Aksi Bersama untuk Urusan Burma yang berbasis di Mae Sot, Thailand, mengatakan; "Saya tdiak mendesak masyarakat untuk meninggalkan atau tinggal di negara mereka. Saya ingin mendorong mereka untuk mengambil keputusan dan bertindak." Perlawanan MeluasJunta militer Myanmar menghadapi perlawanan bersenjata hampir seluruh etnis minoritas, plus perlawanan bersenjata pemerintahan terguling di pengasingan.Tatmadaw, demikian julukan tentara junta militer Myanmar, terdesak di semua front. Mereka kehilangan banyak posisi strategis dan dihantui pembelotan besar-besaran.Untuk menekan perlawanan gerilya, junta militer melakukan perang kotor; membakar permukiman dan membunuh anak-anak dan perempuan. Tatmadaw, yang didominasi etnis Bamar, nyaris tidak punya sekutu dari etnis lain.

Takut Wajib Militer, Ribuan Warga Myanmar Mencoba Kabur ke Luar Negeri

Berita Terkait

Berita Rekomendasi