JAKARTA, REQnews - Polri segera menyusun peraturan kepolisian (Perpol) tentang pembentukan direktorat baru di Bareskrim Polri.&nbsp; Penyusunan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti adanya Perpres bernomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri itu, ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 12 Februari 2024 lalu.&nbsp; Perpol tersebut nantinya akan mengatur Direktorat yang menangani perkara pelayanan perempuan dan anak (PPA) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Bareskrim Polri.&nbsp; "Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata AsSDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya dikutip pada Selasa 20 Februari 2024.&nbsp; "Perpol ini berisi Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Struktur Organisasi dan DSP yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan KemenPAN-RB yang melibatkan Kemenkeu terkait anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya," kata dia.&nbsp; Lebih lanjut, jenderal bintang dua Polri itu mengatakan bahwa setelah Perpol selesai disusun, akan diajukan oleh Divisi Hukum Polri ke Kemenkumham RI.&nbsp; "Kemudian bersama Divkum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," ujarnya.&nbsp; Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Perpres bernomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri pada 12 Februari 2024.&nbsp;&nbsp; Berdasarkan Perpres tersebut, ditambahkan satu direktorat di Bareskrim Polri dari yang sebelumnya enam menjadi tujuh direktorat.&nbsp;&nbsp; "Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) direktorat, 3 (tiga) pusat, dan 4 (empat) biro," demikian bunyi di Pasal 20.&nbsp; Penambahan tersebut dilakukan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.&nbsp;&nbsp; Untuk itu, dengan adanya penambahan direkorat tersebut, bisa menata kembali organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).&nbsp;&nbsp; Pada Perpres sebelumnya, Bareskrim Polri terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.&nbsp;&nbsp; Perpres Nomor 5 Tahun 2017 itu, mengatur tentang Perubahan atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri Segera Susun Perpol Soal Pembentukan Direktorat Baru di Bareskrim

Berita Terkait

Berita Rekomendasi