Berkas Dugaan Ujaran Kebencian Terhadap Pendukung Lukas Enembe Dinyatakan Lengkap

JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyatakan bahwa berkas perkara dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA yang dilakukan oleh pemilik akun TikTok dengan username @presiden_ono_niha/Jay Komal terhadap pendukung mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dinyatakan lengkap atau P21. 

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Erdi A. Chaniago mengatakan jika kasus tersebut dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/21/XII/2023/SPKT.Dittipidsiber/Bareskrim Polri, pada 30 Desember 2023. 

"Telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sebagaimana telah diterimanya surat P21 dari JPU dengan satu orang tersangka pada tanggal 7 Februari 2024” kata Erdi dalam keterangannya pada Jumat 23 Februari 2024. 

Ia mengatakan bahwa satu orang tersangka dalam kasus tersebut yaitu atas nama Aperlinus Bu’Ulolo (AB) memiliki peran sebagai pemilik, pengguna dan yang menguasai akun media sosial TikTok @presiden_ono_niha. 

"AB yang membuat konten video dengan durasi 2 (dua) menit, dan juga yang memposting konten video tersebut di media sosial TikTok miliknya pada tanggal 30 Desember 2023," katanya. 

“Adapun penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat," kata Erdi. 

Dalam kasus ini, Erdi mengatakan jika penyidik menyita sejumlah barang bukti dari tersangka yaitu satu buah kartu tanda penduduk atas nama tersangka, akun media sosial tiktok dengan username @presiden_ono_niha. 

"Satu buah akun email, satu unit handphone oppo warna biru, satu buah wig/rambut palsu, satu buah kaos warna biru, satu buah blazer warna hitam dan satu buah kaca mata hitam," ujarnya. 

Adapun tersangka dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 dan 2 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).