JAKARTA, REQnews - Polri buka suara terkait dengan wacana Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bakal menghadirkan kepala kepolisian daerah (kapolda) sebagai saksi sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp; Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan jika Polri akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp; "Tentu kami akan menyampaikan yang pertama adalah komitmen Polri. Polri patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan, yang merupakan amanat dan harapan seluruh masyarakat," kata Trunoyudo pada Kamis 14 Maret 2024.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu mengatakan jika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menekankan terkait dengan netralitas Polri dalam Pemilu 2024.&nbsp; Menurutnya, itu dilakukan sebagai komitmen Polri dalam mewujudkan demokrasi, memelihara, dan menjaga profesionalisme dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.&nbsp; "Artinya, komitmen ini bersikap netral. Polri bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis selama tahapan pemilu 2024," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat menyampaikan bahwa pihaknya bakal menghadirkan seorang kapolda sebagai saksi sidang perselisihan hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp; "Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada kapolda yang kami ajukan,” kata Henry, dikutip dari siaran pers TPN Ganjar-Mahfud, Senin 11 Maret 2024.&nbsp; Selain itu, Henry mengatakan jika pihaknya juga bakal membawa sejumlah pakar untuk menjadi saksi dalam persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa.&nbsp; Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena pihaknya yakin jika perolehan suara Ganjar-Mahfud tidak akan tertinggal jauh apabila tidak ada mobilisasi kekuasaan.&nbsp; Khususnya, kata dia, di Provinsi Jawa Tengah yang pernah dipimpin oleh Ganjar Pranowo selama 10 tahun sebagai Gubernur.&nbsp; Ia menyebut jika salah satu dugaan moblisasi massa terjadi di Kabupaten Sragen, pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30 persen.&nbsp; "Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM," kata Henry.

Polri Buka Suara Soal TPN Ganjar-Mahfud Bakal Hadirkan Kapolda di Sidang MK

Berita Terkait

Berita Rekomendasi