AS Luncurkan RUU yang akan Melarang TikTok, Pemerintah Cina Marah

Beijing, REQNews.com -- Cina mengecam keras keputusan parlemen AS meluncurkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan melarang TikTok jika tidak memutus hubungan dengan perusahaan induk.

He Yadong, juru bicara Kementerian Perdagangan Cina, mengatakan kepada wartawan bahwa AS harus menghormati prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas dan persaingan sehat, serta berhenti menindas perusahaan asing secara tidak adil.

"Washington harus menciptakan lingkungan terbuka, adil, dan tidak diskriminatif, bagi perusahaan asing untuk berinvestasi dan beroeperasi di AS," kata He Yadong.

Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, mengatakan pemungutan suara untuk meloloskan RUU itu bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dan aturan perdagangan internasional.

"Jika alasan keamanan nasional digunakan untuk menekan sewenang-wenang perusahaan unggulan negara lain, maka tidak ada keadilan sama sekali," kata Wang.

He Yedong melanjutkan; "Cina akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga hak dan kepentingannya.

Parlemen AS, lewat pemungutan suara, meluncurkan RUU yang bertujuan memaksa TikTok memisahkan diri dari ByteDance -- perusahaan induknya atau menghadai larangan nasional.

RUU itu masih harus melalui Senat, dan diperkirakan menghadapi banyak tantangan sebelum berpotensi menjadi undang-undang.

Pemungutan suara untuk meluncurkan RUU itu merupakan yang terbaru dalam perjuangan politik. Parlemen AS mengklaim TikTok mengumpulkan data sensitif pengguna dan dengan sengaja menyensor materi.

TikTok membantah tuduhan itu, dan menegaskan tidak akan membocorkan data pengguna AS kepada pihak berwenang.

Menyusul pengesahan RUU, staf Gedung Putih mengklaim penggemar TikTok membanjiri Kongres dengan panggilan telepon setelah aplikasi itu mengirim pemberitahuan yang meminta pengguna menolak tindakan parlemen AS.

"Mengapa anggota Kongres mengeluh tentang dengan pendapat dari konstituennya? Hormat kami. Bukahkah itu tugas mereka," tulis salah satu pengguna TikTok.

Avril Haines, direktur intelejen nasional AS, mengklain Cina kemungkinan memanfaatkan TikTok untuk mempengaruhi pemilu AS 2024.

"Kami tidak dapat mengabaikan kemungkinan Partai Komunis Tiongkok memanfaatkannya," kata Haines.

Anggota parlemen lainnya mengatakan Cina kemungkinan akan mencoba memperburuk perpecahan politik di AS.