TARAKAN, REQnews – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan menggelar sidang putusan terhadap perkara pelanggaran administratif pemilu dengan terlapor Caleg Golkar inisial EH digelar di Kantor Bawaslu Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Selasa 19 Maret 2024.&nbsp; Ketua Majelis Riswanto pada sidang pelanggaran administrative memutuskan terlapor yakni Caleg EH tidak memenuhi syarat untuk masuk sebagai Daftar Caleg Tetap (DCT).&nbsp; “Menyatakan terlapor atasnama EH secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. Menyatakan telapor atasnama EH tidak memenuhi syarat sebagai DCT anggota DPRD Tarakan, Dapil Tarakan I pada pemilu 2024,” kata Riswanto dalam membacakan putusannya.&nbsp; Riswanto yang juga Ketua Bawaslu Kota Tarakan mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat segera mengirimkan salinan putusan kepada KPU.&nbsp; Sebab, kata dia, dalam salah satu point amar yang dibacakan oleh ketua majelis adalah memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut.&nbsp; “Karena biar bagaimanapun berbicara teknis larinya ke KPU, karena KPU sebagai pelaksana teknis. Secepatnya setelah kita tandatangani semua, langsung dikirimkan ke KPU,” kata Riswanto usai persidangan.&nbsp; Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam putusan tersebut Caleg EH melakukan pelanggaran administratif mengenai syarat pencalonan.&nbsp; Menurutnya, putusan yang dibacakan dalam persidangan telah melalui beberapa pertimbangan, termasuk hasil persidangan yang sudah digelar sejak awal.&nbsp; "Pertimbangannya banyak sekali, keterangan saksi ahli terlapor dan pelapor, yuris prudensinya 2024 itu ada di Provinsi, kita berlandaskan pada azas keadilan Pemilu,” imbuh dia.&nbsp; Sementara itu, Kuasa Hukum Caleg EH, Donny Tri Istiqomah mengatakan jika pihaknya akan melakukan koreksi dan akan dikirimkan kepada Bawaslu RI.&nbsp; Pihaknya pun menilai bahwa dalam sidang ini Bawaslu melakukan kesalahan dalam penerapan hukum.&nbsp; “Saya berterimakasih kepada Bawaslu karena tidak membatalkan EH sebagai calon, hanya menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai DCT. Sehingga Bawaslu tidak berwenang mendiskualifikasi EH. Koreksi itu kita minta dalam rangka ada kesalahan penerapan hukum,” kata Donny.&nbsp; Pihaknya pun masih bersikukuh jika persoalan ini seharusnya tidak masuk dalam pelanggaran administrasi, tetapi masuk dalam sengketa proses, karena keputusan untuk merubah DCT hanya dapat dilakukan melalui sengketa proses.&nbsp; “Karena yang dipersoalkan adalah SK DCT, semua keputusan KPU termasuk tentang DCT itu harus diputus, diubah, melalui sengketa proses, bukan melalui pelanggaran administrasi. Mohon dikoreksi bahwa Bawaslu Tarakan salah dalam menerapkan prosedur pemeriksaan. Seharusnya prosedur pemeriksaan yang ditempuh adalah sengketa proses, bukan pelanggaran administrasi,” katanya.&nbsp; Sementara itu Kuasa Hukum Pelapor, Abdullah menerangkan pihaknya akan tetap mengawal perkara pidana pemilu pasca putusan adiminstratif Bawaslu.&nbsp; “Kita juga selanjutnya terus mengawal kasus ini dengan pidana pemilu-nya. Bahwa EH ini dari bukti yang kita hadirkan tidak mengakui pernah terpidana, ternyata dalam pembuatan SKCK dia menerangkan tidak pernah dipidana, tertuang dalam surat keterangan Pengadilan Negeri. Jadi pidana pemilu kita kawal terus agar diproses secara pidana,” kata Abdullah.

Bawaslu Kota Tarakan Putuskan Caleg EH Tak Memenuhi Syarat DCT

Berita Terkait

Berita Rekomendasi