JAKARTA, REQnews - Penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua orang saksi pada Kamis 28 Maret 2024.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.&nbsp; "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Ketut dalam keterangannya pada Jumat 29 Maret 2024.&nbsp; Mereka yang diperiksa yaitu ada Prasetyo Boeditjahjono (PBT)&nbsp;yang merupakan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI periode 2016-2017 dan DBS selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan RI tahun 2015-2017.&nbsp; Adapun kedua saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama tujuh orang tersangka.&nbsp; Mereka adalah NSS selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2016-2017.&nbsp; Lalu, AGP selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2018, AAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, HH selaku Pejabat Pembuat Komitmen.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Kemudian, ada RMY selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi tahun 2017, AG selaku Direktur PT DYG yang juga konsultan perencanaan dan konsultan supervisi pekerjaan, terakhir ada seorang berinisial FG.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menduga proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa oleh Balai Teknik Perkeretaapian Medan yang dianggarkan APBN senilai Rp1,3 triliun mengalami total loss atau kerugian total.&nbsp;&nbsp; Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan perhitungan kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam proyek tersebut.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; "Proyek ini dianggarkan oleh APBN senilai Rp 1,3 triliun dan penghitungan kerugian negara pada saat ini masih kita lakukan penghitungan, kemungkinan besar melihat kondisi jalurnya kerugian merupakan total loss," kata Kuntadi dikutip pada Senin 22 Januari 2024.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Kuntadi mengatakan jika pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sengaja memecah paket-paket pekerjaan dengan maksud agar pelaksanaan lelang dapat dikendalikan.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Menurutnya, itu dilakukan agar pemenang lelang paket pekerjaan dapat diatur, namun tak memenuhi studi kelayakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; "Selain itu, pelaksanaan proyek juga tidak mengindahkan feasibility study (studi kelayakan) serta penetapan jalur trace oleh Menteri Perhubungan," katanya.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Selain itu, ia menyebut jika Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan bahkan mengubah jalur tanpa persetujuan Kemenhub, sehingga jalan yang dibangun mengalami kerusakan parah.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; "Bahkan di dalam pelaksanaan proyek ini Kepala Balai telah memindahkan jalur yang semestinya ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ke jalur existing," kata dia.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; "Sehingga jalan yang telah dibangun pada saat ini mengalami kerusakan parah di beberapa titik dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya," ujarnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Para tersangka pun terjerat dengan pasal Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp;

Kejagung Periksa Eks Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Jadi Saksi Dugaan Korupsi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi