JAKARTA, REQnews - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa tidak ada kejanggalan anggaran bantuan sosial (bansos) yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun menteri kepada mayarakat jelang Pilpres 2024.&nbsp; Hakim MK Asrul Sani mengatakan bahwa anggaran bansos telah dirancang dengan matang oleh pemerintah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.&nbsp; Dalil tersebut sebelumnya diajukan oleh paslon capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang menilai adanya penggunaan bansos yang janggal.&nbsp; "Penggunaan anggaran perlinsos, khususnya anggaran bansos menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon," kata Asrul dalam sidang di MK pada Senin 22 April 2024.&nbsp; "Karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban," lanjutnya.&nbsp; Lebih lanjut, MK menilai pembagian bansos ke beberapa daerah di Indonesia tidak ada hubungannya dengan kenaikan suara salah satu paslon. MK menyebut bansos yang dibagikan langsung oleh presiden dan menteri sebagai hal wajar.&nbsp; "Termasuk pelaksanaan anggaran bansos yang disalurkan secara sekaligus (rapel) dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya," katanya.&nbsp; Secara instrumen hukum acara di MK, khususnya hukum acara PHPU, ia mengatakan bahwa MK tidak memiliki ruang untuk menyelidik intensi pembuatan suatu kebijakan publik.&nbsp; "Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa APBN ditetapkan dalam undang-undang setiap tahun anggaran, in casu APBN 2024 ditetapkan dalam UU 19/2023 tentang APBN TA 2024," kata dia.&nbsp; Berbagai alat bukti yang diajukan Anies-Muhaimin, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh bansos adalah hasil survey serta keterangan ahli.&nbsp; Asrul menilai bahwa bukti itu tidak mampu menunjukkan adanya pengaruh bansos untuk mengarahkan secara paksa bagi pemilih di Pilpres 2024.&nbsp; "Pembacaan atas hasil survey oleh ahli, serta hasil survey itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh/lengkap/komprehensif sebagai alat bukti, tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilin secara faktual," kata dia.&nbsp; "Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil Pemohon menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah mempengaruhi/mengarahkan secara paksa pilihan pemilih," kata Asrul.&nbsp; "Namun demikian terhadap dalil Pemohon yang mengaitkan bansos dengan pilihan pemilih. Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salan satu pasangan calon," ujarnya.

MK: Tak Ada Kaitan Pembagian Bansos dengan Kenaikan Suara Salah Satu Paslon

Berita Terkait

Berita Rekomendasi