JAKARTA, REQnews - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tak dapat dijadikan bukti adanya nepotisme dan abuse of power Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.&nbsp; Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) menilai putusan MKMK tidak bisa membatalkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.&nbsp; Sebelumnya, gugatan tersebut diajukan oleh pasangan calon (paslon) Capres-cawapres nomor urut 02 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.&nbsp; "TIdak serta merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah, bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut," kata Arief dalam sidang di MK pada Senin 22 April 2024.&nbsp; Terlebih, kata dia, kesimpulan dalam putusan MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah Konstitusi 141/PUU-XXI/2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan MK dalam konteks perselisihan hasil pemilu.&nbsp; "Persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusional syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu," lanjutnya.&nbsp; Arief pun menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat mempermasalahkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.&nbsp; Tak hanya itu, Arief mengatakan bahwa tidak ada bukti adanya intervensi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam putusan MK terkait batas umur capres-cawapres.&nbsp; "Menurut mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut," kata Arief.&nbsp; "Serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dalam pemilu presiden wakil presiden tahun 2024," ujarnya.

MK: Putusan MKMK Tak Bisa Dijadikan Bukti Dugaan Nepotisme-Abuse of Power Jokowi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi