ABU DHABI, REQNews –<a href="https://www.reqnews.com/read/news/67201/uni-emirat-arab-umumkan-tiga-hari-berkabung-usai-adik-mbz-meninggal-dunia"> Uni Emirat Arab (UEA)</a> menolak usulan Perdana Menteri Israel, <a href="https://www.reqnews.com/read/news/75019/dk-pbb-setujui-gencatan-senjata-di-gaza-benjamin-netanyahu-batalkan-kunjungan-delegasinya-ke-as">Benjamin Netanyahu</a>, mengenai kemungkinan partisipasi Abu Dhabi dalam pemerintahan sipil Jalur Gaza pascaberakhirnya perang dengan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/76170/tiga-tentara-israel-tewas-dalam-serangan-roket-hamas-di-perbatasan">Hamas</a>.Saat ini, wilayah Palestina itu berada di bawah pendudukan Israel.Sebelumnya pada Jumat 10 Mei 2024, Netanyahu mengatakan kepada lembaga penyiaran AS, Merit Street Media, bahwa Israel sedang mempertimbangkan untuk membentuk pemerintahan sipil pascaperang di Gaza. Menurut dia, pemerintahan baru itu akan didirikan dengan dukungan dari UEA, Arab Saudi, dan negara-negara lain yang menginginkan stabilitas di Timur Tengah.“UEA mengutuk pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengusulkan agar UEA berpartisipasi dalam pemerintahan sipil di Jalur Gaza yang diduduki Israel,” ungkap Menteri Luar Negeri UEA, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, melalui media sosialnya pada Sabtu 11 Mei 2024.“UEA menekankan bahwa perdana menteri Israel tidak memiliki wewenang untuk mengambil langkah tersebut, dan UEA menolak untuk terseret ke dalam rencana apa pun yang bertujuan untuk menutupi kehadiran (orang-orang) Israel di Jalur Gaza,” kata Abdullah lagi.Dia menegaskan, Pemerintah UEA siap memberikan dukungan apa pun kepada Pemerintah Palestina yang akan dibentuk secara mandiri. Menurut Abdullah, pemerintahan tersebut mesti memenuhi harapan dan aspirasi persaudaraan rakyat Palestina, serta memiliki integritas dan kompetensi.&nbsp;

Uni Emirat Arab Bantah Pernyataan Israel Terlibat dalam Pemerintahan di Jalur Gaza Pascaperang

Berita Terkait

Berita Rekomendasi