JAKARTA, REQNews - DPR secara resmi mengusulkan revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang <a href="https://www.reqnews.com/read/news/75890/eks-dirjen-kementerian-esdm-ridwan-djamaluddin-divonis-35-tahun-penjara-kasus-korupsi-pertambangan">Kementerian</a> Negara dalam rapat perdana <a href="https://www.reqnews.com/read/news/15024/baleg-dpr-janji-libatkan-buruh-bahas-omnibus-law">Badan Legislasi (Baleg)</a> DPR usai masa reses anggota dewan, Selasa 14 Mei 2024.Hal itu sebagaimana usulan yang dibacakan oleh Tim Ahli (TA) Baleg <a href="https://www.reqnews.com/read/news/76272/mangkir-panggilan-kpk-sekjen-dpr-indra-iskandar-minta-diperiksa-ulang-15-april-2024">DPR RI </a>dalam rapat yang menyampaikan, jika sebelumnya Pasal 15 tentang jumlah keseluruhan kementerian, itu mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 kementerian.Dalam draf terbaru, DPR mengusulkan mengganti bunyi pasal tersebut sehingga jumlah kementerian tak lagi dibatasi melainkan sesuai kebutuhan."Diusulkan perubahannya menjadi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," kata Tim Ahli Baleg DPR saat membacakan naskah usulan RUU.Adapun sebenarnya, RUU Kementerian Negara tak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Namun, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011 menjadi latar belakang untuk dibahas.Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menyebut revisi UU Kementerian Negara didasarkan pada putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011.Putusan itu menyebutkan, penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 10 mengatur soal kewenangan Presiden untuk menunjuk wakil menteri."Kalau ada UU yang tidak kita usulkan masuk dalam Prolegnas maka memungkinkan kita bahas kalau itu adalah akibat putusan MK jadi ini pintu masuk saja," katanya saat rapat Baleg.Selain itu, Supratman menjelaskan bahwa usulan juga tidak harus terbatas pada Pasal 10. Artinya, usulan perubahan pasal lain tetap dimungkinkan sebab putusan MK tak membatasi itu."Soal materinya itu tidak dibatasi hanya yang diputuskan MK atau tidak. Itu tidak membatasi kita untuk tidak membahas materi muatan yang lain," katanya.Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi kemudian mengumumkan bahwa pihaknya akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Kementerian Negara. Dia juga meminta agar setiap fraksi mengusulkan nama untuk masuk dalam panja tersebut."Kita berharap fraksi-fraksi mengirimkan nama, Panja seperti biasanya. Jadi setelah ini kita lanjutkan waktunya, kita umumkan kapan rapat panja akan dilakukan," ucap Awiek.Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40. Rencana ini tak lepas dari upaya Ketua Umum Partai Gerindra itu merangkul semua kekuatan partai politik di pemerintahannya kelak.Namun penambahan kementerian itu akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara. Dalam Undang-Undang tersebut diatur maksimal 34 menteri. Kalau mau menambah harus mengubah dulu Undang-Undang-nya.&nbsp;

DPR Resmi Usulkan Revisi Aturan Jumlah Menteri, Jumlah Kementerian Tak Dibatasi Melainkan Sesuai Kebutuhan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi