NUSA TENGGARA BARAT, REQnews - Satgassus Pencegahan Korupsi Polri memantau penyaluran pupuk subsidi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan yang berfokus di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur.&nbsp; Anggota Satgassus Yudi Purnomo mengatakan bahwa dalam kegiatan yang dilaksanakan pada 14-17 Mei 2024 itu, pihaknya turut didampingi jyga oleh masing-masing Polres setempat.&nbsp; Tim tersebut terdiri dari Ketua Tim Hotman Tambunan, Wakil Ketua Tim Herbert Nababan dengan beranggotakan Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina Sari.&nbsp; Yudi mengatakan bahwa pemantauan penting dilakukan untuk menekan adanya penyalahgunaan maupun penyelewengan pupuk subsidi yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.&nbsp; "Serta memastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi benar benar mendapatkannya tepat waktu sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi isu kelangkaan pupuk lagi," kata Yudi dalam keterangannya pada Sabtu 18 Mei 2024.&nbsp; Herbert Nababan pun memimpin langsung pertemuan antara Satgassus, Kementerian Pertanian dengan Pj Bupati Lombok Timur dan Pj Bupati Lombok Barat beserta jajaran dan Forkopimda termasuk dihadiri juga dari pihak PT Pupuk Indonesia dan Distributor Pupuk.&nbsp; Herbert meminta agar jangan sampai ada penyelewengan terhadap penggunaan pupuk subsidi dan distribusi harus lancar sampai ke petani yang berhak.&nbsp; Selain itu, pihaknya juga telah melakukan kunjungan ke kios pupuk untuk memastikan ketersediaan stok pupuk dan juga penyaluran dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku.&nbsp; "Kedatangan kami ke Lombok Barat dan Lombok Timur karena Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu lumbung pangan nasional dan merupakan salah satu penerima alokasi pupuk terbesar di luar Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Ketua Tim Hotman.&nbsp; Menurutnya, Satgassus pencegahan korupsi Polri juga mengkoordinasikan kesiapan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur untuk menyerap adanya alokasi tambahan pupuk bersubsidi yang hampir dua kali lipat dari alokasi sebelumnya.&nbsp; Hotman selaku Ketua tim menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan di Lombok Barat dan Timur tim mendapati sejumlah temuan.&nbsp; "Surat Keputusan (SK) Bupati menambah alokasi per kecamatan belum disahkan dan atas koordinasi Satgassus kedua kabupaten tersebut langsung mengesahkan SK Alokasi sehingga petani di Lombok Barat dan Lombok Timur sudah bisa menebus tambahan alokasi masing masing petani di kios kios pupuk bersubsidi," kata dia.&nbsp; Kemudian, kata dia, masih ada petani yang seharusnya berhak mendapatkan pupuk bersubsidi tapi terkendala mendapatkan pupuk bersubsidi karena belum terdaftar di e-rdkk.&nbsp; "Satgassus meminta agar momen penambahan alokasi ini dapat digunakan para dinas pertanian di kabupaten agar para petani yang memang berhak mendapatkan pupuk bersubsudi dapat mendapatkan pupuknya," kata Hotman.&nbsp; Lalu, di Kabupaten Lombok Barat juga masih terdapat perbedaan data antara penambahan data alokasi SK Gubernur NTB dgn data di e- alokasi dimana ditemukan kelebihan data di e-alokasi sebesar kira kira 3000 ton.&nbsp; Sehingga, Satgassus meminta agar hal ini dapat diperbaiki, dimana semua data yaitu data di e-alokasi dan data alokasi di SK Gubernur harus sinkron.&nbsp; Lebih lanjut, Satgassus juga mengapresiasi pengelolaan pupuk di Kabupaten Lombok Barat, di mana alokasi pupuk sudah dilakukan dengan sistem polygon luasan lahan, pendataan petani yang akurat.&nbsp; "Sehingga 98% petani melakukan penebusan pupuk dan koordinasi yang baik antara dinas pertanian dan distributor untuk menjaga ketersediaan stok pupuk bersubsidi di kios," ujarnya.

Cegah Penyelewengan, Polri Pantau Penyaluran Pupuk Subsidi di Lombok Timur-Barat

Berita Terkait

Berita Rekomendasi