JAKARTA, REQnews - Wartawan senior yang juga penggiat anti korupsi Jusuf Rizal menilai bahwa Dewan Pers saat ini sudah seperti Tuhan yang mengatur masa depan pers di Indonesia tanpa kontrol.&nbsp; Untuk itu, dirinya pun kemudian membentuk Indonesian Journalist Watch (IJW) yang bertujuan untuk mengisi kekosongan lembaga pengawasan pers.&nbsp; Jusuf menyebut bahwa pembentukan IJW sebagaimana amanat UU Pers 40 Tahun 1999, Pasal 17 sebagai Lembaga Pengawasan Pers di Indonesia.&nbsp; Menurutnya, dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Bab VII Pasal 17 telah diatur peran serta masyarakat untuk turut serta dan dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.&nbsp; “Jadi, Indonesian Journalist Watch (IJW) hadir mengisi kekosongan karena minimnya lembaga pengawasan pers. Sementara pers saat ini akibat revolusi industri, tumbuh seperti jamur di musim hujan. Sedang Dewan Pers stagnan jadi organisasi stempel atas nama menjalankan UU,” kata Jusuf pada Senin 20 Mei 2024.&nbsp; Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu menilai bahwa Dewan Pers saat ini terkooptasi hanya mengurus organisasi wartawan yang menjadi anggotanya.&nbsp; Sementara itu, menurutnya dalam UU Pers Pasal 15 Ayat 4 telah diatur secara rinci fungus-fungsi Dewan Pers.&nbsp; "Seharusnya Dewan Pers hadir untuk semua, tanpa ada pengkotak-kotakan. Dewan Pers sudah seperti menara gading dengan banyak masalah namun minim pembelaan terhadap pers," katanya.&nbsp; Lebih lanjut, ia mengatakan jika peran serta masyarakat dalam pengawasan secara rinci itu, diatur pada Pasal 17.&nbsp; a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.&nbsp; “Untuk itu, Indonesian Journalist Watch (IJW) akan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan etika, moral, hukum maupun perundang-undangan. Misalnya, kami turut mengkritisi Dewan Pers dalam kasus Sambo, dimana diduga ada upaya membungkam pers bicara fakta,” kata dia.&nbsp; Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu menyebut bahwa saat ini banyak terjadi diskriminasi kepada pers, pers mahasiswa dan wartawan.&nbsp; Menurutnya, Dewan Pers hanya fokus pada media-media besar yang dibesarkan zaman Orde Baru. Sedangkan, kata dia, pers kecil khususnya media online yang tumbuh ribuan keleleran, terpinggirkan dan bahkan cenderung mau dibunuh lewat kebijakan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dan sertifikasi perusahaan media.&nbsp; “Media dan wartawan yang belum memenuhi syarat tergabung di Dewan Pers sudah seperti penjahat. Dilarang meliput di instansi pemerintah. Dilarang menerima kue iklan. Itu karena Dewan Pers berlindung atas nama Pasal 15 ayat 4 poin," kata Jusuf.&nbsp; "Dewan Pers sudah seperti kartel dengan kroninya. Padahal belum tentu wartawab yang belum UKW dan medianya tidak terverifikasi di Dewan Pers, kualitasnya lebih bagus dari wartawan yang sudah UKW dengan etika dan moral yang baik," katanya.&nbsp; Sementara, ia menyebut ketika anggotanya yaitu organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) tersandung masalah dugaan korupsi dan penggelapan uang Rp2,9 milyar dari dana bantuan Kementerian BUMN hanya dial seribu bahasa.&nbsp; Padahal, menurutnya hal ini menyangkut etika, moral dan hukum. Sehingga, ia menilai jika Dewan Pers hanya membela kelompok kepentingan, tidak berdiri dan hadir untuk seluruh insan pers.&nbsp; “Indonesian Journalist Watch (IJW) akan terus mengkritisi kebijakan Dewan Pers, Pers maupun wartawan dalam industri pers. Karena tanpa ada pengawasan, misalnya masalah bantuan-bantuan pemerintah dan perusahaan ke organisasi pers di Pusat dan Daerah, diduga tidak dikelola secara transparan dan akuntable. Rawan dikorupsi hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan," ujarnya.

Bentuk Indonesian Journalist Watch, Jusuf Rizal: Agar Dewan Pers Tak Jadi Tuhan!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi