Washington, REQNews.com -- Sejumlah anggota Kongres AS dari Partai Republik dikabarkan sedang menyusun rancangan undang-undang (RUU) untuk memberikan sanksi kepada <a href="https://www.rt.com/news/597952-congress-icc-sanctions-israel/">Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)</a>, setelah jaksa penuntut mengajukan perintah penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant."Jika tidak ada tantangan dari pemerintah Joe Biden, ICC dapat menciptakan dan mengabil alih kekuasaan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Mike Johnson ketua Kongres AS dari Partai Republik.Yang dikhawatirkan Johnson sederhan saja, yaitu bukan tidak mungkin jaksa ICC mengajukan perintah penangkapan terhadap pemimpin politik AS, diplomat AS, dan personel militer AS. Ketakutan Johnson mencerminkan keterlibatan lansung Washington dalam Perang Genosida di Gaza.Pengajuan penangkapan terhadap PM Benjamin Netanyahu, Menhan Yoav Gallant, dan tiga pemimpin Palestina; Yahya Sinwar, Mohammad Deif, dan Ismail Haniyeh, dikeluarkan jaksa ICC Karim Khan. Amal Clooney, pengacara hak asasi manusia (HAM) dan istri aktor George Clooney, berada di balik keputusan itu.Michael McCaul, anggota Partai Republik dari Texas yang mengetuai Komite Urusan Luar Negeri Kongres, mengatakan kapeda Axios bahwa RUU untuk memberi sanksi kepada ICC dibuat berdasarkan RUU Februari 2023 yang diperkenalkan Senator Tom Cotton -- anggota Partai Republik dari Arkansas.Cotton termasuk di atara selusin senator AS yang menulis surat kepada Karim Khan, untuk mengingatkan jaksa ICC bahwa AS memiliki undang-undang yang mengizinkan segara cara diperlukan dan pantas untuk membela orang AS dan sekutunya yang dipanggil pengadilan. Undang-undang tahun 2002 itu dijuluki UU Invasi Den Haag.Beberapa anggota Kongres dari Partai Demokras juga mendesak tindakan ekars terhadap ICC, tapi anggota Kaukus Progresif; Pramila Jayapal dan Mark Pocan, punya pandangan sebaliknya. Menurut keduanya, Kongres tidak berhak mendikte pengadilan yang independen.Axios memberitakan PM Netanyahu meratap ke Presiden Joe Biden agar turun tangan mencegah ICC menyetujui permintaan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Biden merespon dengan mengecam Khan, dengan menyebut permintaan surat penangkapan itu keterlaluan.Menurut Biden, tindakan jaksa ICC mengajukan perintah penangkapan terhadap Netanyahu, Gallant dan pemimpin Hamas, menciptakan kesetaraan Israel-Hamas. Menlu AS Antony Blinken mengatakan ICC tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini dan mempertanyakan legitimasi dan kredibilitas penyelidikan.AS adalah salah satu pendiri ICC, yang meniru pengadilan kejahatan perang Yugoslavia dan Rwanda. Namun, Kongres tidak pernah meratifikasi Statuta Roma, yang membutnya punya kekuatan untuk membuat RUU pemberian sanksi.Tahun 2015, Otoristas Palestina menerima ICC, yang membuat pengadilan itu memiliki yurisdiksi atas Tepi Barat dan Gaza.

ICC Ajukan Penangkapan PM Netanyahu, Kongres AS 'Ngamuk' dan Ancam Jatuhkan Sanksi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi