Arogan dan Sombong, Joe Biden dan Kongres AS Kompak Sanksi ICC Gegara Perintah Tangkap Netanyahu

WASHINGTON DC, REQNews - Presiden AS Joe Biden bakal bekerja sama dengan Kongres AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Hal itu menyusul pengumuman jaksa ICC yang meminta surat perintah penangkapan para pemimpin Israel atas kejahatan perang di Gaza.

Dalam satu sidang di Senat AS, Senator Partai Republik Lindsey Graham mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken bahwa dia ingin AS memberikan sanksi baru terhadap ICC. Sanksi tersebut sebagai tanggapan Washington DC atas keputusan yang diumumkan oleh jaksa ICC Karim Khan pada Senin 20 Mei 2024 lalu.

“Saya ingin ada tindakan (dari AS), bukan ngomong doang. Apakah Anda akan mendukung upaya bipartisan (Republik dan Demokrat) untuk memberikan sanksi kepada ICC, tidak hanya atas kemarahan terhadap Israel namun juga untuk melindungi kepentingan kita sendiri di masa depan?” kata Graham kepada Blinken dalam rapat Senat itu, Selasa 21 Mei 2024.

“Saya senang bekerja sama dengan Anda dalam hal itu,” jawab Blinken.

Sebelumnya, Jaksa ICC Karim Khan dalam pengumumannya mengatakan, dia memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menteri pertahanan Israel, dan tiga pemimpin Hamas bertanggung jawab secara pidana atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Baik Presiden Joe Biden dan lawan-lawan politiknya mengkritik keras pengumuman Khan itu. Mereka berdalih, ICC tidak memiliki yurisdiksi atas konflik Gaza.

Amerika Serikat bukan anggota ICC. Akan tetapi, Washington DC pernah mendukung sejumlah kinerja ICC di masa lalu, termasuk keputusan pengadilan itu tahun lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas perang di Ukraina.

Pada sidang sebelumnya pada Selasa, Blinken mengatakan dia akan bekerja sama dengan Kongres AS untuk memberikan tanggapan yang tepat terhadap ICC. Dia pun menyebut langkah ICC kali ini "sangat salah arah". Dia beralasan hal ini akan mempersulit prospek mencapai kesepakatan pembebasan tawanan dan gencatan senjata dalam konflik Israel dengan kelompok Hamas.