Sejak Tahun Lalu, Gaji Karyawan Indofarma Ditanggung Bio Farma, Ini Penyebabnya..

JAKARTA, REQnews - PT Bio Farma (Persero) harus menanggung gaji karyawan PT Indofarma Tbk (INAF) yang tak dibayarkan karena mengalami masalah keuangan sejak beberapa waktu terakhir. 

"Kalau Indofarma tidak di bawah Bio Farma mungkin tahun lalu pun enggak dibayar gajinya," kata Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, Rabu 22 Mei 2024. 

Ia menyebut bahwa Bio Farma telah mengeluarkan uang ratusan miliar sejak tahun lalu untuk membayar gaji karyawan Indofarma. Namun, kini Bio Farma membatasi bantuan tersebut. 

"Sekarang udah mulai ngadat, karena udah terlalu banyak uang Bio Farma yang disedot Indofarma. Sudah ratusan miliar uang Bio Farma masuk ke Indofarma. Ada batasnya juga kan," katanya. 

Lebih lanjut, Arya menjelaskan bahwa Indofarma mengalami masalah keuangan yang disebabkan oleh anak perusahaannya yakni PT Indofarma Global Medika. 

Indofarma Global Medika, kata dia, seharusnya menyetorkan dana sebesar Rp470 miliar ke Indofarma, tetapi dana tersebut tidak kunjung diberikan. 

"Ketika ditanya ke Indofarma Global Medika apakah tagihan tersebut sudah ditagih ke pihak ketiga, pihak lain yang didistribusikan, ternyata sudah ditagih semua oleh Indofarma Global Medika," kata Arya. 

"Ternyata tagihannya udah masuk tapi dia enggak kasih ke Indofarma. Di situ lah masalah utamanya," ujarnya. 

Arya mengatakan jika Kementerian BUMN masih menunggu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dalam mengatasi masalah tersebut dan kelanjutan Indofarma. 

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menemukan adanya indikasi pidana dalam laporan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan yang merugikan negara Rp371,83 miliar.  

Temuan tersebut diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif atas pengelolaan keuangan Indofarma, anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya 2020 sampai dengan 2023.  

BPK pun telah menyerahkan laporan tersebut kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin 20 Mei 2024 lalu.