JAKARTA, REQnews - Penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua saksi pada Selasa 4 Juni 2024.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terkait dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.&nbsp; "Adapun kedua orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama tersangka TN alias AN dan kawan-kawan," kata Ketut dalam keterangannya pada Rabu 5 Juni 2024.&nbsp; Mereka yang diperiksa yaitu ada TH selaku pihak dari PT Inti Valutama Sukses dan CS selaku Direktur PT Dollar Indo Intravalas Primatama.&nbsp; Namun, Ketut belum menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan terhadap kedua saksi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi pemberkasan.&nbsp; "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Kejagung telah menetapkan 22 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Mereka adalah Tamron alias Aon (TN) alias AN yang merupakan Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM, Harvey Moeis (HM) hingga crazy rich Pantai Indak Kapuk (PIK) Helena Lim (HLN).&nbsp; &nbsp;&nbsp; Terbaru, penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi timah ke kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Juni 2024 pukul 11.00 WIB.&nbsp;&nbsp; Dua orang tersangka yang diserahkan yaitu ada Tamron alias Aon (TN) alias AN yang merupakan Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM serta Achmad Albani (AA) Manajer Operasional Tambang CV VIP dan PT MCM.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Terbaru, Kejagung menyebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp300,003 triliun.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Rinciannya yakni kelebihan bayar harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra dengan sebesar Rp26,649 triliun dan nilai kerusakan ekologis sebesar Rp271,6 triliun.

Usut Dugaan Korupsi Timah, Kejagung Periksa Direktur PT Dollar Indo Intravalas Primatama

Berita Terkait

Berita Rekomendasi