JAKARTA, REQNews &nbsp;- Menteri <a href="https://www.reqnews.com/read/news/76396/kpk-geledah-kantor-esdm-dan-ptsp-pemprov-malut-terkait-kasus--abdul-gani-kasuba">Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)</a>, Arifin Tasrif mengatakan &nbsp;terdapat enam<a href="https://www.reqnews.com/read/news/76958/jokowi-izinkan-ormas-keagamaan-kelola-tambang-peneliti-singgung-politik-balas-budi"> organisasi masyarakat (ormas)</a> keagamaan yang bakal diberikan izin untuk <a href="https://www.reqnews.com/read/news/77078/konferensi-waligereja-indonesia-tegas-tolak-tawaran-kelola-tambang-untuk-ormas">mengelola wilayah tambang.</a>Pemerintah Indonesia pun telah menyiapkan wilayah tambang batu bara yang diizinkan untuk dikelola ormas keagamaan.Arifin Tasrif mengatakan enam wilayah tambang batu bara tersebut sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).“NU, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Kira-kira itulah,” ujar Arifin Tasrif, Jakarta, Sabtu 8 Juni 2024. Arifin menjelaskan bahwa keenam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan tersebut merupakan lahan dari eks PKP2B generasi pertama.Nantinya badan usaha ormas keagamaan diberi batas selama lima tahun untuk mengelola wilayah tambang tersebut.Jika dalam waktu 5 tahun tidak dikerjakan, maka izinnya tidak akan berlaku lagi.“Kalau nggak dikerjakan dalam 5 tahun, ya, (izinnya) nggak berlaku. Jadi, kalau ada yang dikasih (izin), cepet bikin badan usaha,” kata Arifin.Selain itu perizinan untuk mengelola lahan tambang batu bara yang sudah diperoleh tidak bisa dipindahtangankan.Menurutnya aturan tersebut bertujuan untuk menjamin transparansi dalam pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan.&nbsp;

6 Ormas Keagamaan Ini Dapat Jatah Izin Kelola Tambang Batu Bara dari Pemerintah

Berita Terkait

Berita Rekomendasi